Insitekaltim,Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim menyoroti realisasi aspirasi masyarakat yang dikelola oleh Dinas Tamanan Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang tidak tepat sasaran.
Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar mengatakan banyak usulan masyarakat yang diakomodasi dewan lewat pokok pikiran (pokir) terlewatkan oleh DTPHP Kutim. Sementara anggaran telah digelontorkan ke dinas terkait.
Dalam pengelolaannya, anggaran pokir dewan dialihkan ke program lain tanpa berkoordinasi serta konsultasi dengan anggota DPRD terkait. Sementara pihak dewan sudah menjanjikan pada masyarakat akan merealisasikan program yang diusulkan tersebut.
“Seperti ada aspirasi masyarakat kepada saya minta adanya pengadaan sapi dan itik, tapi malah tidak diakomodir. Anggaran pokir saya dialihkan ke program lain,” ujarnya, Selasa (13/6/2023).
Tidak hanya dirinya, ia mengaku beberapa anggotanya pun mengalami hal serupa, sehingga memicu pandangan buruk masyarakat terhadap pihak legislatif yakni hanya memberikan janji tanpa realisasi.
“Kita sudah janji pada masyarakat, tapi kok tidak direalisasikan,” kata Asti Mazar.
Pihaknya pun melakukan pemanggilan terhadap Kepala DTPHP Kutim bersama Kepala Dinas Perkebunan untuk menjelaskan terkait hal ini.
“Tapi kepala dinasnya tidak hadir, untuk Dinas Perkebunan untuk koordinasi sedikit lebih baik,” tuturnya.
Ia mengatakan untuk membahas hal ini pihaknya kembali mengagendakan jadwal hearing pekan depan, dengan harapan Kepala DTPHP Kutim Dyah Ratnaningrum dapat hadir.
“Memang anggota menjelaskan terkait regulasi, tapi kami minta keterangan dari kadisnya langsung,” tandasnya.