Insitekaltim,Balikpapan – Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni menegaskan pengentasan kemiskinan kini bukan hanya menjadi tugas instansi teknis terkait, melainkan juga sudah menjadi tematik reformasi birokrasi.
Yuni, sapaan akrabnya menyoalkan apakah program dan kegiatan yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) terkoneksi dengan baik dalam merespon kondisi di lapangan dan menjangkau data penduduk miskin di daerah.
“Apa sih manfaat dari kehadiran perangkat daerah ini? Kalau perangkat daerah ini tidak ada atau digabung, adakah dampak capaian kesejahteraan yang akan tergganggu. Kalau ada atau tidak OPD itu tidak ada pengaruh, maka ada kemungkinan OPD diciutkan. Ini bukan menghantui ya,” kata Yuni.
Hal itu ia sampaikan ketika membuka Forum Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023 dengan tema Integrasi Regsosek dalam kerangka kebijakan Satu Data untuk mendukung agenda strategis pengentasan kemiskinan Kalimantan Timur di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/6/2023).
“Jadi tidak dibalik, kita ciptakan OPD, ciptakan tupoksi, baru mencari outputnya ара. Harus ditentukan dulu outputnya apa,” tegasnya.
Terlebih, lanjutnya, Kementerian PAN dan RB sudah mengubah cara penilaian reformasi birokrasi yang tidak lagi berdasarkan proses bisnis atau ketersediaan dokumen saja, tetapi lebih pada output, apa hasilnya dan apa dampaknya.
“Sebagai contoh, indeks pembangunan manusia (IPM) sangat baik dimana Kaltim berada di posisi ketiga di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Demikian pula kontribusi ekonomi Kaltim tertinggi untuk regional Kalimantan mencapai 52 persen,” sebutnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kaltim terbilang baik mencapai 4,48 persen namun angka kemiskinan Kaltim ternyata mash relatif tinggi di lingkup regional Kalimantan, yakni 6,44 persen per September 2022.
Angka tersebut membuat Kaltim berada di bawah pencapaian Kalimantan Selatan 4,49 persen dan Kalimantan Tengah 5,28 persen dalam hal kemiskinan.
“Tentu kita tidak ingin secara sporadis dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Kita punya dana, kita akan berikan bantuan yang sifatnya dari hulu sampai hilir. Di hulu kita berikan bantuan modal usaha, sementara di hilir kita salurkan bantuan untuk peningkatan daya beli,” paparnya.
Oleh sebab itu, menurutnya, potret peta kemiskinan secara lengkap sangatlah diperlukan, termasuk karakteristik, peta sebaran hingga tipologinya. Sementara program pengentasan kemiskinan yang sudah baik harus terus dilanjutkan dan disempurnakan.
“Bicara kemiskinan, maka harus klir dulu yang namanya data dasar tentang masyarakat miskin dan karakteristiknya, sehingga intervensi yang dilakukan nanti bisa menjawab persoalan kemiskinan,” jelasnya.
Kepala Bappeda Kaltim Yusliando mengatakan pelaksanaan Forum Satu Data ini sangat penting karena permasalahan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi paradoks dalam pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi di Kaltim belum sepenuhnya bersifat inklusif sehingga hal ini perlu diantisipasi dengan baik melalui kebijakan pembangunan yang tepat didukung dengan data yang akurat,” ujarnya.
Acara diikuti 100 peserta dari seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim dengan narasumber yang dihadirkan, antara lain Unit Advokasi Daerah TNP2K Toton Dartono, Kepala BPS Yusniar Juliana dan Kepala Diskominfo Kaltim M Faisal.
