Insitekaltim, Samarinda – Proses pembuatan peraturan daerah (perda) harus sesuai dengan mekanisme termasuk melibatkan anggota DPRD beserta alat kelengkapannya yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Hal itu disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra menanggapi pernyataan Wali Kota Samarinda Andi Harun bahwa Pemerintah Kota Samarinda akan melakukan pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tanpa melibatkan DPRD Kota Samarinda.
Samri Shaputra menyebut dasar Wali Kota Andi Harun untuk menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah itu bisa saja, tetapi perlu dilihat lagi dengan peraturan undang-undang lainnya.
“Kalau mengacu pada PP Nomor 21 Tahun 2021, itu dibenarkan. Tetapi, ada undang-undang lagi di atasnya bahwa perda itu hanya bisa disahkan oleh anggota DPRD,” kata Samri.
Dikatakannya berkaitan dengan fungsi legislasi, pihaknya harus dilibatkan dalam proses tindak kajian ranperda. Selain itu, penerbitan persetujuan substansi dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) pun harus berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor.
“Kami menilai proses lahirnya rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN itu adalah cacat hukum dan cacat prosedural. Jadi, kami mengambil sikap untuk menunda dan meninjau kembali Ranperda RTRW,” jelasnya.
“Bagaimana mungkin kita menghasilkan sebuah produk hukum yang berkualitas kalau dalam prosesnya sudah cacat hukum,” tambahnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berujar Bapemperda DPRD Kota Samarinda telah melakukan konsultasi Bapemperda dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mekanisme yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Kami meminta agar prosesnya itu diperbaiki sehingga melahirkan produk hukum yang berkualitas,” tegasnya.
Diberitakan sebelumya, pada 14 Februari 2022, Helmi Abdullah selaku pimpinan rapat paripurna penetapan Ranperda RTRW membatalkan rapat, lantaran jumlah kehadiran anggota DPRD Kota Samarinda tidak memenuhi kuorum paripurna sesuai dengan ketentuan berlaku.
Terhadap pembatalan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan akan mengesahkan Perda RTRW dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.