Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bandung – Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menginginkan agar media bisa masuk dalam ruang legislatif, eksekutif dan partai politik dengan tujuan guna memperbaiki sistem.
Sebab menurutnya, dengan adanya kasus korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, keserakahan, kesempatan dan kekuasaan namun disebabkan karena sistem.
“Kebanyakan korupsi itu disebabkan karena gagal, buruk dan lemahnya sistem,” ungkapnya saat menjadi Keynote Speaker Rakorsus JMSI di Hotel Horizon Bandung.
Kata dia, media seharusnya ikut berpatisipasi dalam pengesahan rencana anggaran dan pendapatan daerah yang dibahas oleh legislatif untuk menemukan ruang ramah terhadap praktik korupsi.
“Seharusnya dalam penyusunan APBD, APBN, penempatan program, pengesahan anggaran, jumlah penyusunan regulasi yang akan berdampak pada rakyat harus bebas dari korupsi, sanggup kah rekan-rekan membantu hal itu,” jelasnya.
Tidak hanya itu, media juga harus masuk pada kekuasaan eksekutif untuk mengetahui bentuk APBD. Sehingga, jika hal tersebut dilaksanakan maka setiap rupiah itu harus dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan kesehatan rakyat serta tidak boleh dikorupsi.
“Tidak hanya sekadar distribusi informasi dan memuat kemerdekaan, tapi peran media di dalam KPK juga sangat penting,” terangnya.
Lebih jauh, media memiliki peran yang sangat penting dalam menyejahterakan masyarakat umum, mencerdaskan bangsa negara, memelihara ketertiban dunia dan persatuan sejati serta keadilan sosial.
“Tulisan media mampu mewujudkan ketertiban dunia,” pungkasnya.
