Reporter: Asih – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan membatasi jadwal pelaksanaan kunjungan kerja keluar daerah selama Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Sekretaris DPRD Balikpapan, Irfan Taufiq menyampaikan, pihaknya untuk sementara meniadakan pelaksanaan kunjungan kerja bagi anggota DPRD Kota Balikpapan. Pelaksanaan kunjungan kerja hanya diperbolehkan apabila agenda kegiatan yang dilaksanakan benar-benar penting.
“Untuk kunjungan kerja bagi anggota DPRD Balikpapan kita lihat dulu urgensinya, kalau urgensinya harus kunjungan kerja. Maka kunjungan kerja tapi dilaksanakan dengan protokol kesehatan (prokes) secara ketat,” katanya saat diwawancarai awak media, Selasa (13/7/2021).
Menurutnya, kebijakan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat, yang didukung dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan.
Pembatasan ini juga berlaku bagi sejumlah kegiatan di DPRD Kota Balikpapan seperti pelaksanaan rapat-rapat seperti rapat gabungan yang lebih diarahkan untuk dilakukan secara virtual.
“Selanjutnya, kita akan arahkan untuk rapat seperti rapat banmus, rapat dengar pendapat dan rapat lainnya secara online. Tapi kalau masih bisa ditahan, kita tahan dulu, tapi kalau urgensinya sangat diperlukan kita laksanakan. Tapi dengan proses yang sangat cepat,” ungkap Irfan.
Kemudian, untuk saat ini pihaknya juga tidak menerima kunjungan kerja dari luar daerah, dan membatasi jumlah pegawai di Sekretariat DPRD maksimal 25 persen.
“Kalau urgen untuk dilaksanakan, maka seluruh peserta yang mengikuti kunjungan kerja juga harus memenuhi standar kesehatan diantaranya dengan memenuhi pemeriksaan kesehatan PCR,” tutupnya
