Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, akan mengalirkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp 1,83 miliar. Jumlah tersebut akan digunakan untuk penanganan Virus Corona Disease (Covid-19) di Kota Taman.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Bontang, H Rustam, Rabu (22/4/2020), usai rapat rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan penanggung jawaban (LKPJ), Walikota tahun anggaran 2019 di Comment Center, Bontang.
“Kami sudah satu suara dengan anggota DPRD lainnya. Untuk APBD 2020 kita alihkan Rp 1,83 miliar lebih untuk penanganan Covid-19,” ucapnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya DPRD mengalokasikan sebesar Rp 65 miliar. Namun ada surat kedua dari kementerian, untuk merealisasi APBD yang telah ditetapkan.
“Awalnya kita sudah sepakati Rp 65 miliar. Karena ada pergeseran dari perintah pusat. Akhirnya kita tembus di Rp 100 miliar ke atas, khusus untuk Covid-19. Kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir,” katanya.
Rustam, menambahkan, ia bersama dengan delapan anggotanya, bisa menyelesaikan Pansus LKPJ tahun anggaran 2019 di tengah pandemi Covid-19 ini.
“Kita tahu dengan kondisi Covid-19 ini, dengan semangat yang dimiliki oleh tim. Akhirnya, kami berhasil menyelesaikan tepat dengan aturan yang berlaku, yaitu 30 hari kerja dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pihak Walikota. Bilamana hari ini kami tidak melakukan paripurna. Maka secara tidak langsung DPRD tidak memberi pesanan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” terangnya saat dijumpai usai rapat.
Ia sangat mengapresiasi pemerintah Kota Bontang dalam penyerapan anggaran, terkait penyelenggara pemerintahan tahun anggaran 2019.
“Alhamdulillah berkat semangat dari teman-teman semua. Kajian yang dilakukan terkait penganggaran tahun 2019, diketahui bahwa APBD tahun 2019 pemerintah Kota Bontang mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian,Red.),” ungkapnya.
Lanjutnya, serapan anggaran 2019 mencapai 90 persen. Artinya pemerintah sangat objektif dalam melaksanakan penganggaran melalui dinas terkait.