Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Satya Adi Saputra menegaskan bahwa pemerataan akses kesehatan harus menjadi salah satu refleksi utama dalam peringatan 68 tahun Provinsi Kaltim.
Infrastruktur kesehatan yang belum merata di 10 kabupaten/kota menjadi perhatian serius, terutama untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.
“Kita harus memastikan masyarakat di daerah terluar mendapatkan layanan kesehatan yang sama baiknya seperti di Samarinda atau Balikpapan. Hal ini menjadi prioritas agar kesejahteraan di bidang kesehatan dapat tercapai,” ujar Andi pada Rabu, 8 Januari 2024 seusai Rapat Paripurna ke-2 di Gedung B DPRD Kaltim.
Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Kebidanan dan Kandungan itu mengungkapkan bahwa hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur kesehatan di berbagai daerah di Kaltim. Beberapa rumah sakit di kabupaten terpencil tertinggal jauh dari fasilitas kesehatan di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
“Kita menghadapi fakta bahwa infrastruktur kesehatan di daerah pedalaman dan perbatasan masih minim, baik dari segi peralatan medis, tenaga kesehatan, hingga obat-obatan. Padahal, masyarakat di sana juga membutuhkan layanan yang berkualitas,” tambahnya.
Data 2023 menunjukkan berbagai indikator kesehatan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Prevalensi stunting di Kaltim berada di angka 22,9 persen, sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 23,9 persen. Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 21,5 persen.
Selain itu, kasus kematian ibu meningkat dari 73 kasus pada 2022 menjadi 83 kasus pada 2023, sementara kasus kematian bayi tercatat sebanyak 53 pada tahun yang sama.
“Angka ini mengingatkan kita bahwa perbaikan infrastruktur saja tidak cukup. Kita juga harus meningkatkan kualitas layanan, terutama untuk menekan angka kematian ibu dan bayi,” ujar Andi.
Komitmen untuk Pemerataan
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Kaltim berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah. “Sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan merata,” tegas Andi.
Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan bahwa visi pembangunan kesehatan, terutama yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, dapat diwujudkan.
Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Andi berharap momentum ini dapat menjadi katalis untuk mendorong pembangunan kesehatan yang lebih baik di Kalimantan Timur. “Kita ingin Kalimantan Timur tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga sehat secara menyeluruh,” tuturnya.
Dokter yang kini berjuang di Karang Paci itu ingin usia ke-68 Kaltim ini menjadi momen refleksi untuk mewujudkan harapan bersama: layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
