Insitekaltim, Balikpapan – Program Pendidikan Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menunjukkan dampak nyata di lingkungan perguruan tinggi.
Universitas Mulia Balikpapan mengungkapkan, angka mahasiswa cuti hingga putus kuliah karena persoalan biaya mulai menurun sejak program tersebut berjalan.
Ketua Satgas Pendidikan Gratispol Universitas Mulia Sumardi mengatakan, program bantuan pendidikan itu menjadi penopang penting bagi mahasiswa yang sebelumnya kesulitan membayar uang kuliah.
“Dengan adanya Gratispol ini sangat membantu mahasiswa. Sebelum program ini berjalan, cukup banyak mahasiswa yang cuti atau bahkan menghilang karena kendala biaya kuliah,” ujar Sumardi saat diwawancarai, Rabu, 13 Mei 2026.
Pada tahun akademik 2025 jumlah mahasiswa Universitas Mulia yang diusulkan sebagai penerima Pendidikan Gratispol mencapai sekitar 1.500 orang. Jumlah itu meningkat dibanding kuota sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 mahasiswa.
Mayoritas penerima berasal dari program studi umum seperti ekonomi, hukum dan komunikasi. Namun bantuan juga menyasar mahasiswa dengan biaya pendidikan tinggi seperti farmasi hingga kedokteran.
Di Universitas Mulia, rata-rata bantuan untuk program studi umum mencapai Rp5 juta per semester. Sementara program farmasi mendapat bantuan sekitar Rp7,5 juta dan pendidikan kedokteran hingga Rp15 juta per semester. Untuk program spesialis, bantuan bisa mencapai Rp20 juta.
“Pembiayaan itu berlaku sampai delapan semester atau sampai mahasiswa lulus sesuai masa studi normal,” katanya.
Program Pendidikan Gratispol sendiri memiliki sejumlah syarat administratif, salah satunya mahasiswa harus berdomisili di Kaltim minimal tiga tahun. Selain itu terdapat batas usia penerima bantuan.
“Untuk S1 maksimal usia 25 tahun. Sedangkan S2 dan S3 umumnya maksimal 35 tahun. Khusus dosen atau tenaga pendidik ada toleransi usia sampai 40 atau 45 tahun,” jelasnya.
Selain mahasiswa reguler, program ini juga diprioritaskan untuk guru dan dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pemerintah daerah dinilai mulai mengarahkan program tidak hanya untuk akses pendidikan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Meski dinilai membantu, pelaksanaan program belum sepenuhnya tanpa kendala. Pihak kampus masih menemukan mahasiswa yang belum melengkapi data administrasi pada sistem pendaftaran daring Gratispol, meski nama mereka sudah diusulkan perguruan tinggi.
“Kami masih menemukan mahasiswa yang belum mengisi data di website. Kalau datanya tidak lengkap, dana tidak bisa dicairkan dan akhirnya harus dikembalikan,” ungkap Sumardi.
Persoalan administrasi tersebut berpotensi membuat bantuan pendidikan tidak tepat sasaran jika tidak segera diperbaiki. Kampus pun terus melakukan pendampingan agar mahasiswa tetap aktif kuliah dan tidak kehilangan hak bantuan hanya karena persoalan teknis.
“Kalau mahasiswa tiba-tiba hilang tanpa laporan itu yang menyulitkan. Tapi selama masih komunikasi biasanya masih bisa dibantu,” katanya.
Di tengah meningkatnya biaya pendidikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir, program seperti Gratispol dinilai menjadi salah satu intervensi penting pemerintah daerah untuk menjaga akses pendidikan masyarakat.
Namun tantangan pengawasan, validasi penerima hingga keberlanjutan anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dijaga konsistensinya.
“Sekarang anggarannya sudah lebih jelas dan ketat. Sayang kalau mahasiswa tidak registrasi karena dananya nanti kembali ke negara,” pungkasnya.
