Insitekaltim, Jakarta — Pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi sorotan dalam pembahasan status Sahara Maroko di Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menilai capaian pembangunan di wilayah tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam mendorong penyelesaian sengketa yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Hal itu disampaikan Teguh saat menghadiri pertemuan Komite 4 PBB yang membidangi persoalan dekolonisasi. Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu hadir sebagai petisioner untuk keempat kalinya dalam pembahasan sengketa yang secara internasional dikenal sebagai Sahara Barat.
Dalam forum tersebut, Teguh menekankan bahwa hak atas pembangunan merupakan hak asasi fundamental yang tidak seharusnya berhenti pada tataran normatif. Menurutnya, kemajuan yang dirasakan masyarakat di wilayah sengketa perlu turut diperhitungkan dalam pembahasan mengenai masa depan kawasan.
Ia menyoroti penerapan New Development Model atau Model Pembangunan Baru yang diluncurkan Maroko pada 2015. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah selatan Maroko, termasuk kota Laayoune dan Dakhla.
“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.
Sejumlah proyek infrastruktur menjadi contoh pembangunan yang disorot, di antaranya jalan tol Tiznit–Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla. Kedua proyek tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas wilayah, membuka peluang perdagangan, serta menghubungkan kawasan dengan jalur ekonomi Atlantik dan Afrika Barat.
Selain infrastruktur transportasi, investasi pada energi terbarukan dan fasilitas desalinasi air juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketersediaan energi dan air di wilayah tersebut. Pembangunan ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Teguh turut menyinggung partisipasi pemilih di Provinsi Selatan Maroko dalam pemilu yang disebut mencapai 60 hingga 80 persen. Angka tersebut dipandangnya sebagai salah satu indikator keterlibatan masyarakat dalam proses politik, meskipun persoalan status wilayah itu masih menjadi perdebatan internasional.
Dukungan terhadap posisi Maroko, lanjutnya, juga tercermin dari pembukaan sejumlah konsulat jenderal asing di Laayoune dan Dakhla serta dukungan diplomatik dari berbagai negara.
Dalam konteks penyelesaian sengketa, Teguh menilai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025), yang mendukung rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko, dapat menjadi landasan bagi proses politik selanjutnya.
Ia berharap perkembangan pembangunan dan diplomasi tersebut dapat mendorong penyelesaian yang berkelanjutan. Namun, persoalan Sahara tetap membutuhkan proses politik yang mampu menjawab sengketa status wilayah sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat.
