Reporter: Nada – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Masyarakat merasa keberatan dengan tarif tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang nantinya akan diberlakukan. Menyikapi itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Reza Pahlevi memberikan komentarnya.
Menurut Reza, sapaannya, wajar jika masyarakat menuntut keringanan.
“Karena itu pembangunannya bukan hanya dari APBN tapi juga APBD, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat kita juga,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kaltim Dapil Kukar tersebut yang ditemui disela-sela waktu break Rakorda Gerindra di Lantai 3 Hotel Selyca, Minggu (9/2/2020).
Ia menyampaikan, ketika dirinya lakukan kunjungan ke wilayah Samboja, tepatnya di Kelurahan Sungai Merdeka, masyarakat banyak yang mengeluhkan bahwa ganti rugi lahan belum terselesaikan.
“Itu menjadi catatan. Pihak jasa marga, PT. WiKA, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim juga harus segera menyelesaikan itu. Untuk tarif intinya disesuaikan sama masyarakat,” katanya.
Reza melanjutkan bahwa utamakan dampak yang menguntungkan masyarakat.
“Kita harus lihat kondisi real ekonomi kita saja. Kalau tarifnya mahal dan membebani, lihat dampaknya ke masyarakat,” tambahnya.
Reza menyatakan ada potensi untuk bagi hasil jika tarif tol sudah benar-benar ditentukan dan diberlakukan.
“Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena kan itu ada perjanjiannya, kalau tidak salah 30 tahun. Itu sangat merugikan juga, kalau bisa direvisi lah perjanjian itu, terlalu lama. Sepertinya ada kajian teknis yang akan merevisi itu,” pungkasnya.