
Insitekaltim, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Damayanti menyuarakan keberatan atas proses yang dilakukan Komisi I dalam penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim.
Ia menilai, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak dilibatkan sebagaimana mestinya dalam tahapan pembahasan.
Menurutnya, keputusan panitia terkesan tidak transparan dan mengabaikan posisi PKB yang memiliki peran strategis di DPRD Kaltim.
“Kami sangat merasa kecewa terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh teman-teman panitia, dalam hal ini Komisi I, yang berkaitan dengan hasil calon anggota KPID,” ungkapnya pada Jumat, 21 November 2025.
Ia menjelaskan, secara struktural Komisi I saat ini dipimpin oleh kader PKB. Selain itu, PKB juga menempati salah satu unsur pimpinan DPRD Kaltim. Namun, posisi tersebut justru tidak tercermin dalam proses penentuan calon anggota KPID.
“Karena yang pertama Komisi I itu ketuanya dipimpin oleh anggota yang merupakan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Di sisi lain Partai PKB ini kan memiliki posisi yang strategis di lembaga DPRD yaitu salah satu unsur pimpinan,” sambungnya.
Damayanti menilai, fakta tersebut berbanding terbalik dengan perlakuan yang diterima fraksinya selama proses berjalan.
“Namun amat disayangkan keberadaan kami seolah-olah dianggap tidak ada,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Fraksi PKB tidak pernah dilibatkan saat fraksi-fraksi lain dimintai pandangan terkait nama-nama calon anggota KPID.
“Di saat semua fraksi-fraksi diminta pendapat terhadap kandidat dari KPID ini, kami dari Fraksi PKB tidak diberi informasi terhadap hal itu,” tuturnya.
Dalam pernyataannya, Damayanti turut menyinggung dugaan adanya perlakuan berbeda karena faktor gender.
“Jangan sampai lah mentang-mentang ketua fraksinya perempuan sehingga tidak didengarkan suara kami,” tegasnya.
Ia berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Kaltim agar proses seleksi lembaga independen ke depan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan menghormati seluruh fraksi tanpa terkecuali.

