“Kami upayakan ada intervensi dari pemerintah terkait sertifikasi halal karena biayanya mahal, sehingga itu bisa dibuat subsidi,” ungkapnya usai rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Samarinda, Selasa (5/3/2024).