Browsing: APBD

“Ini merupakan penyesuaian terkait pelaksanaan APBD 2023. Kami merespons saran dan arahan dari KPK dengan mengadakan rapat agar tidak terjadi ketidaksesuaian yang tidak diinginkan,” ungkap Samsun.

“Keluhan masyarakat di dapil kami berkisar pada tandon air, terutama yang menggunakan sumur bor dan tenaga surya,” ujar Masdari Kidang, anggota DPRD Kutai Timur dari Dapil II yang meliputi Kecamatan Bengalon, Rantau Pulung, Teluk Pandan dan Sangatta Selatan, Senin (20/11/2023)

“Jangan sampai penyertaan modal kita besar, namun PAD yang dihasilkan justru minim. Harapannya, pihak ketiga yang dipilih dapat mengelola pelabuhan ini secara profesional dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kutim,” ujar Sobirin, Minggu (12/11/2023).

“Sumber pendapatan dari pertambangan merupakan aset yang terbatas, itulah sebabnya kami gencar mendorong diversifikasi perekonomian melalui sektor perkebunan dan pertanian,” ungkap David, Rabu (8/11/2023).

“Saat ini, kita telah mencapai 90 persen dari target yang ditetapkan. Satu-satunya aspek yang masih saya perjuangkan adalah perumahan layak huni,” ungkap Bupati Ardiansyah, saat diwawancarai usai rapat paripurna ke-10 agenda penyampaian nota penjelasan kepala daerah mengenai Rancangan APBD Kabupaten Kutim Tahun 2024 di Gedung DPRD Kutim, Rabu (8/11/2023).

“Upaya ini dilakukan guna memastikan kehadiran tenaga kesehatan yang merata di setiap desa,” tuturnya saat dikonfirmasi Kamis (9/11/2023).

“Kami menekankan perlunya membangun sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja anggaran tahunan dan keterkaitan dana dengan hasil yang diharapkan,” ujarnya saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap RAPBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2024.

“Tujuan utama pelatihan ini adalah memberikan keterampilan kepada pemuda Kelurahan Baru agar mereka dapat menjadikan pemangkasan rambut sebagai profesi yang berkelanjutan,” ungkap Bayu.

“Kami telah beberapa kali melakukan rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah membentuk tim khusus untuk mendata nilai tukar petani. Hasil survei ini mencakup sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan di seluruh 18 kecamatan di Kutai Timur,” ungkap Bennie di ruang kerjanya, Rabu (8/11/2023).

“Persoalan selama ini di PU, keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, lelangnya itu lambat. Ya, pasti waktunya itu sempit kalau pekerjaannya besar. Saya berharap tidak terjadi lagi seperti itu,” tutur Wiyono, Rabu (1/11/2023).