Insitekaltim, Samarinda — Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Suparmi, menekankan pentingnya transparansi dan penyampaian informasi secara berkala terkait progres penanganan jembatan di wilayah Kaltim.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Suparmi dalam rapat dengar pendapat gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim yang digelar di Gedung DPRD Kaltim.
Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memperoleh gambaran utuh mengenai penanganan persoalan jembatan yang selama ini belum sepenuhnya terinformasikan.
“Dengan adanya pertemuan ini, kami jadi mengetahui apa saja persoalan yang terjadi dan progres yang sudah dilakukan. Ternyata ada yang sudah diselesaikan dan ada pula yang akan dilanjutkan pada 9 sampai 12 Januari,” ujar Suparmi, Rabu, 7 Januari 2026.
Ia menjelaskan, jembatan merupakan infrastruktur vital yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Kaltim. Ketika terjadi persoalan, keluhan masyarakat umumnya disampaikan kepada DPRD maupun Gubernur Kaltim.
Namun, keterbatasan informasi teknis yang diterima pemerintah daerah kerap menyulitkan dalam memberikan penjelasan yang menenangkan kepada publik.
Untuk itu, Suparmi mendorong adanya mekanisme penyampaian informasi yang lebih terstruktur antarinstansi teknis. Ia berharap Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) dapat secara rutin menyampaikan perkembangan penanganan jembatan kepada perangkat daerah terkait, sehingga informasi tersebut dapat diteruskan kepada Gubernur dan DPRD.
“Kalau progres itu diketahui sejak awal, pemerintah daerah bisa ikut membantu dan memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Lebih lanjut, Suparmi menegaskan bahwa persoalan jembatan, khususnya Jembatan Mahakam II, merupakan isu strategis daerah karena bersifat vital serta berdampak langsung terhadap keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hal tersebut pula yang mendorong isu ini dibahas dalam forum Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim.
Ia juga menyinggung upaya Pemprov Kaltim dalam menggali sumber pendapatan daerah di tengah keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar pembangunan daerah tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ke depan, Suparmi berharap dapat terbangun wadah komunikasi bersama antarinstansi untuk memantau sekaligus menyampaikan perkembangan penanganan jembatan secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat.
“Yang terpenting, masyarakat mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan persoalan ini,” pungkasnya.
