Insitekaltim, Samarinda – Dalam upaya menyelaraskan program kerja pusat dan daerah, Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar rapat kerja sekaligus silaturahmi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk merumuskan strategi bersama dalam menghadapi isu-isu prioritas, seperti penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi demi tercapainya target pembangunan. Sebagai komisi yang sebagian besar anggotanya baru dilantik, pertemuan ini dinilai krusial untuk memahami program kerja mitra serta tantangan yang dihadapi.
“Kami butuh bersilaturahmi karena teman-teman ini belum tahu mitra kerja kita seperti apa, mulai dari program kerjanya, anggarannya, masalah di lapangan, sampai regulasinya,” ujar Puji.
Ia juga menjelaskan bahwa integrasi program antara pusat dan daerah menjadi kunci utama, terutama untuk menangani masalah-masalah kompleks seperti stunting yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Stunting dalam beberapa waktu ini menjadi isu utama. Data menunjukkan angka stunting di Samarinda mencapai 24,4%, di atas target nasional yang kini ditetapkan sebesar 18%. Pemerintah pusat telah menetapkan pendekatan integrasi di posyandu sebagai solusi, melibatkan 15 organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sekarang nggak bisa lagi satu bagian satu masalah, tapi keroyokan. Dengan keterbatasan anggaran, baik pusat maupun APBD, kita harus mencapai target, termasuk target wali kota untuk menekan stunting menjadi 12%,” tegas Sri Puji.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan terkini untuk memastikan perencanaan dan evaluasi program lebih efektif.
“Kami membutuhkan data-data riil. Biasanya data stunting tahun ini baru dilaporkan tahun depan, sehingga kami seperti tidak punya pegangan yang jelas,” katanya.
Selain stunting, isu kemiskinan ekstrem yang kini tersisa 299 keluarga (kk) di Samarinda juga menjadi perhatian utama. DPRD dan DPPKB berkomitmen untuk terus menekan angka tersebut melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
“Masalah lain seperti pengangguran dan perempuan kepala keluarga juga membutuhkan perhatian serius. Kami akan terus mendorong transparansi dan sinergi agar solusi yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Sri Puji.
Untuk tahun 2025, Sri Puji berharap adanya peningkatan transparansi dalam penyusunan program kerja dan anggaran dari mitra kerja. Kolaborasi erat antara DPRD dan OPD terkait menjadi kunci untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
“Support dari kami tentunya langsung mengecek ke lapangan. Kami melihat stunting, kemiskinan, pernikahan dini dan masalah lainnya. Ini menjadi dasar kami untuk memastikan program-program berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
