Insitekaltim, Kukar– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membeberkan tiga strategi jitu menekan lonjakan inflasi yang berpotensi terjadi di awal tahun kendati terhimpit di pusaran rendahnya daya beli masyarakat dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono menyebut roda perputaran ekonomi di Kutai Kartanegara digerakkan oleh sektor pemerintahan. Apabila proyek belum bergulir, maka akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini kerap terjadi pada awal tahun.
Jalan keluar untuk menjembatani persoalan tersebut dengan cara mendorong semua kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa.
“Kegiatan fisik kita segera lelang supaya bisa jalan. Meski begitu, pada tahun ini terkendala dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD,” papar Sunggono saat memberikan sambutan kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Bulan Ramadan dan Idulfitri di Aula Kantor Bappeda Kukar, Selasa 25 Maret 2025.
Konsekuensi dari kebijakan itu, kata dia, apabila ada perubahan atas proses penganggaran di organisasi perangkat daerah (OPD), maka akan ada perubahan terhadap mekanisme perencanaan penganggaran. Hal itu biasanya dilakukan pada pertengahan tahun untuk penyesuaian terhadap belanja-belanja yang ada.
“Tapi di awal tahun kita hanya bisa lakukan belanja untuk bayar gaji, bayar obat, dan belanja pegawai. Sedangkan, untuk pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan itu belum bisa dilakukan,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakannya faktor lain yang menjadi pemicu menurunnya daya beli lantaran segelintir masyarakat yang tidak memiliki pendapatan.
Menurut Sunggono ditilik dari situasi kontekstual yang terjadi memantik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menginisiasi adanya tiga strategi jitu untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, strategi menggencarkan operasi pasar murah.
“Strategi yang saya sampaikan ke teman-teman TPID adalah gencarkan operasi pasar murah. Alhamdulillah tidak ada inflasi yang signifikan di awal tahun,” kata Sunggono.
Kedua, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan strategi menyertakan warga miskin ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.
“Apabila ada bantuan keuangan kepada desa (BTKKD) dan terdapat kegiatan-kegiatan dalam skala tertentu yang kami anggap mungkin diperoleh desa semisal pembagunan jalan usaha tani dan lain sebagainya, maka kita menyertakan warga yang terdata dalam DTKS untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan. Dengan demikian, daya beli bisa meningkat dan tingkat kemiskinan berkurang,” paparnya.
Sunggono menambahkan strategi ketiga dengan cara melakukan inspeksi mendadak (sidak).
“Kita juga melakukan sidak melalui Tim Satgas Pangan khususnya terkait kelangkaan elpiji. Elpiji kita sudah programkan ke seluruh kecamatan. Dan, alhamdulillah stabilitas harga elpiji bisa tertangani,” pungkasnya. (Adv)