Insitekaltim,Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengingatkan seluruh perangkat daerah agar pemanfaatan dana APBD bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jadi spending (pengeluaran) APBD perangkat daerah itu jangan hanya sekadar untuk menuntaskan kegiatan. Tapi seberapa besar output kegiatan itu bisa berdampak kepada masyarakat,” kata Yuni, sapaan akrabnya di Jakarta, Selasa (21/3/2022).
Ia menegaskan, salah satu tujuan belanja pemerintah ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dimana pertumbuhan ekonomi akan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara langsung akan berdampak pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Kaltim.
Yuni mengungkapkan, saat ini Pemprov Kaltim sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang nantinya akan disusul dengan rencana strategis (renstra) perangkat daerah.
“Pemprov Kaltim sedang melakukan penguatan pola penyusunan renstra. Para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diminta memaparkan rencana strategis apa yang akan mereka lakukan pada 2024-2026,” tuturnya.
Menurutnya, hal tersebut penting agar semua pimpinan perangkat daerah bisa secara konsisten melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang dijalankan.
“Jangan sampai nanti spending belanjanya habis, tapi dampaknya tidak ada. Ini yang akan menjadi perhatian kita,” tegasnya.
Ia meminta, outpun setiap program kegiatan harus jelas dan setiap kepala OPD wajib tahu.
“Kepala OPD harus paham program dan bertanggung jawab untuk mengawal program itu. Itu juga pesan Pak Gubernur saat rapim kemarin, kegiatan harus jelas, siapa penerima manfaatnya, bukan sekadar memenuhi tupoksi OPD,” tegasnya.
Ia menambahkan, spending APBD juga harus memberi dampak signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang salah satu caranya dengan prioritas belanja APBD untuk produk-produk dalam negeri.
