Insitekaltim, Samarinda – Rencana pembangunan Rumah Sakit Islam Internasional di kawasan Sempaja, Samarinda disambut positif oleh DPRD Kalimantan Timur. Meski mendukung penuh, DPRD meminta pemerintah tetap memperhatikan pemerataan layanan kesehatan, khususnya di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil (3T).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti mengaku gembira dengan wacana pembangunan rumah sakit berskala internasional berkonsep Islami. Menurutnya, kehadiran fasilitas ini bisa melengkapi sistem kesehatan di Samarinda dan memberi lebih banyak pilihan layanan bagi masyarakat.
“Secara pribadi, saya sangat bergembira dengan ide ini. Tapi ini juga harus jadi catatan bersama, masyarakat Kalimantan Timur itu bukan hanya warga Kota Samarinda,” ucap Damayanti saat diwawancarai, Senin, 30 Juni 2025.
Damayanti mengingatkan kebutuhan layanan kesehatan di daerah 3T masih tinggi dan sering luput dari perhatian ketika pembangunan hanya terpusat di perkotaan.
“Ada kota-kota dan kabupaten lain, terutama di daerah terluar, yang sangat membutuhkan layanan kesehatan. Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas yang layak,” katanya.
Terkait potensi persaingan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Damayanti melihat kehadiran RS Islam Internasional justru sebagai solusi. Pelayanan di RS AWS saat ini dinilai masih belum maksimal, sehingga rumah sakit baru bisa membantu mengurangi beban.
“Kalau soal persaingan, saya kira tidak. Karena sampai sekarang pelayanan di RS AWS saja masih sangat kurang. Mudah-mudahan rumah sakit baru ini bisa membantu mengurangi beban layanan,” ujar Damayanti.
Meski mendukung penuh rencana ini, Damayanti tetap meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pusat kota seperti Samarinda dan Balikpapan. Menurutnya, wilayah perbatasan, pesisir, dan pedalaman juga membutuhkan perhatian serius, terutama terkait penguatan Puskesmas dan rumah sakit pratama.
“Pemerintah provinsi tidak boleh hanya fokus pada pusat kota. Jangan abai terhadap masyarakat kita di perbatasan, wilayah pesisir, dan pedalaman. Mereka juga butuh perhatian dan fasilitas kesehatan yang setara,” tambahnya.
Sebagai bagian dari Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi urusan kesehatan dan sosial, Damayanti berkomitmen mengawal pembangunan rumah sakit baru ini, mulai dari tahap perencanaan hingga penganggaran dan dampaknya terhadap akses layanan kesehatan.
“Kita tentu mendukung segala inisiatif pembangunan kesehatan. Tapi prinsipnya, semua warga Kaltim punya hak yang sama. Kita akan kawal agar jangan ada yang tertinggal,” tutup Damayanti.