Insitekaltim, Samarinda – Meski angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berada di bawah rata-rata nasional, namun kondisi nyata di lapangan menunjukkan tingkat kemiskinan di Kaltim masih tinggi yaitu sebesar 5,78 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Kementerian Sosial menyoroti profil kemiskinan tiap daerah, dimana tantangan kemiskinan di Kalimantan Timur masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan.
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa tantangan geografis Kaltim membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi sangat kompleks. Meski angka itu berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa penduduk miskin.
“Di Kaltim masih banyak daerah terpencil dan tertinggal, serta kawasan pedalaman bahkan perbatasan yang tidak memiliki akses jalan memadai,” jelas Gubernur Rudy di hadapan Menteri Sosial dan peserta Sosialisasi Pilar Sosial di Gedung Olah Bebaya Komplek Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu, 10 Mei 2025.
Pada kesempatan itu, Rudy mengungkapkan Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Namun, akses jalan yang ada di perbatasan masih sangat memerlukan perhatian khusus.
“Kami punya Kabupaten Mahakam Ulu berbatasan langsung dengan Malaysia namun yang aksesnya sangat terbatas,” ungkap Rudy.
Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka di Kaltim juga cukup memprihatinkan, yakni sebesar 5,75 persen. Gubernur Kaltim menilai penyebabnya tidak lepas dari minimnya akses pendidikan dan kesehatan yang layak, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur.
Selanjutnya, Gubernur Rudy menjelaskan harga-harga kebutuhan pokok di pedalaman sendiri sangat tinggi. Contohnya, harga semen bisa mencapai Rp800 ribu per sak dan BBM hampir Rp30 ribu per liter.
“Tingginya harga bahan pokok tentu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di pedalaman,” paparnya.
Selanjutnya, Gubernur Rudy juga menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik juga belum sepenuhnya terakses dengan baik. Di mana Kaltim sendiri terdapat 1.038 desa yang di antaranya belum tersentuh aliran listrik.
“Bagaimana masyarakat bisa maju jika listrik saja belum mereka rasakan? Sebagian masih hidup dalam kegelapan. Kondisi inilah yang membuat warga kami miskin,” tegasnya.
Untuk itu, progam unggulan Gratispol (Pendidikan dan Kesehatan) dan Jospol (Jaminan Sosial dan Pembangunan Infrastruktur) dihadirkan untuk masyarakat Kaltim yang menyasar langsung akar persoalan kemiskinan.
“Kami optimistis, lewat program pendidikan dan kesehatan gratis serta pembangunan akses jalan ke pelosok, Kaltim bisa keluar dari jerat kemiskinan dan sejajar dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei,” harap Gubernur Rudy. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
