Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan revitalisasi Sungai Mahakam sebagai salah satu program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Langkah ini ditujukan untuk membuka sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru di luar ketergantungan pada sektor sumber daya alam.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut bahwa pengelolaan alur sungai yang selama ini berada di bawah kewenangan pusat perlu segera dialihkan ke daerah. Menurutnya, selama puluhan tahun, aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
“Sungai Mahakam memang diperlukan untuk PAD Kaltim bertambah. Selama puluhan tahun, daerah tidak mendapatkannya apapun. Kita perlu diskusikan dengan Kementerian Perhubungan untuk memindahkan sumber alur ini kepada perusahaan Kaltim,” ungkap Seno Aji kepada awak media pada, Senin 5 Mei 2025.
Ia menjelaskan, jika alur perairan Sungai Mahakam dikelola oleh perusahaan daerah (Perusda), maka berbagai potensi pendapatan seperti jasa pengolongan kapal dan aktivitas perairan lainnya bisa langsung masuk ke kas daerah.
“Kalau perusahaan Kaltim yang bergerak di sana, maka income dari Kaltim akan menambah. Karena Bappenas menyatakan kita harus merubah DBH dari SDA ke sumber daya lain,” ujar orang nomor dua itu, yang juga Ketua Partai Gerindra Kaltim.
Inisiatif ini sejalan dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mendorong daerah mengurangi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor eksploitasi sumber daya alam. Alih pengelolaan Mahakam dianggap sebagai peluang konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, tanpa kewenangan penuh atas pengelolaan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur akan kesulitan menggali potensi PAD secara optimal. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim akan segera menyampaikan permohonan resmi kepada pemerintah pusat.
“Kita meminta pusat untuk segera memindahkan pengelolaan Sungai Mahakam ke daerah melalui Perusda tentunya supaya income yang didapat dari pengolongan dan hasil-hasil kapal lain bisa masuk ke Kaltim,” ucap wagub dengan penuh yakin.
Revitalisasi Sungai Mahakam tidak hanya akan difokuskan pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut pengelolaan lingkungan, tata kelola transportasi sungai, dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Program ini ditargetkan mulai bergulir secara bertahap selama masa RPJMD 2025–2029.
Dengan masuknya program ini ke dalam RPJMD, Kaltim berharap mulai 2025, Sungai Mahakam tidak hanya menjadi simbol sejarah dan kebudayaan, tetapi juga poros pembangunan ekonomi modern yang mendukung kemandirian fiskal provinsi secara menyeluruh. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
