Insitekaltim,IKN – Setelah meresmikan Jembatan Pulau Balang pada 28 Juli lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungannya ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden memilih berkantor di IKN untuk beberapa hari ke depan. Hari pertama bekerja di IKN, Presiden Joko Widodo memilih berkantor di Istana Garuda, Senin, (29/7/2024).
Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menerima sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.
Selain menerima kehadiran para menteri, Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengapresiasi undangan Presiden Joko Widodo dan menyebutkan hal ini adalah bukti perhatian orang nomor satu Indonesia itu kepada masyarakat Kaltim.
“Alhamdulillah, kami mendapat kehormatan menerima undangan Pak Presiden di hari pertama beliau berkantor di IKN,” ucap Akmal di
Istana Garuda usai bertemu Presiden Joko Widodo.
Akmal memaparkan pertemuan itu menekankan beberapa hal yang menjadi poin pembicaraan bersama Presiden Joko Widodo termasuk di antaranya mengenai pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN.
Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri itu menegaskan Kaltim siap memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN.
Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menyampaikan dua pesan penting yang disebutkan Presiden Joko Widodo.
Pertama mengenai pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak boleh menggusur atau meminggirkan masyarakat lokal.
“Pembangunan IKN harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar,” papar Basuki Hadimoeljono menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo.
Kemudian yang kedua mengenai persoalan investasi dan tata kelola pemerintahan.
“IKN ini akan menjadi percontohan tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat. Jadi sekarang ini tidak cukup hanya baik, tapi juga harus cepat,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni sedikit menambahkan informasi untuk menghindari kesalahan sudut pandang masyarakat terhadap keberadaan IKN.
Kehadiran IKN saat ini dinilai banyak memunculkan pro kontra karena banyaknya pemahaman yang keliru tentang pembangunan IKN di tengah masyarakat Indonesia.
“Banyak yang salah persepsi tentang IKN dan ini harus diluruskan. Pembangunan IKN ini bertahap, bukan hanya sampai 17 Agustus 2024,” tegas Raja Juli Antoni.
Pembangunan IKN harus juga dilakukan secara hati-hati dengan memerhatikan persoalan lingkungan dan terutama keselamatan masyarakat. Misalnya pembangunan Bandara IKN. Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar cepat selesai.
“IKN ini bukan soal kejar-kejaran dengan waktu. Ini yang harus diluruskan. IKN tetap dikerjakan secara bertahap,” tutup Raja Juli.