Insitekaltim, Jakarta — Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) kembali menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahunan sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan keberlanjutan program kerja organisasi.
Rakernas 2025 menjadi ajang strategis untuk menyamakan persepsi dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan birokrasi daerah, khususnya terkait penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengembangan karier ASN, serta pelaksanaan program-program strategis nasional di daerah.
Rakernas ini dihadiri para Sekretaris Daerah dari seluruh provinsi, beserta Kepala Biro dan Kepala Bagian Organisasi dari berbagai wilayah di Indonesia.
Ketua Umum Forsesdasi yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan bahwa pelaksanaan rakernas ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Forsesdasi.
“Melalui rakernas ini, kita akan membahas beberapa poin penting dalam pemerintahan. Tak terkecuali, yakni mengenai penataan PPPK, pengembangan ASN hingga bagaimana peran Forsesdasi dalam mengawal program strategis nasional,” ungkap Sri Wahyuni dalam laporannya di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta pada Jumat 20 Juni 2025.
Menurut Sri Wahyuni, sejumlah tantangan birokrasi di daerah saat ini perlu penanganan serius dan solusi kolaboratif antarwilayah dan pusat. Salah satunya adalah persoalan penataan tenaga non-ASN yang belum mendapatkan formasi. Hal ini berdampak langsung terhadap ketersediaan SDM di daerah dan mempengaruhi kinerja pelayanan publik.
“Para narasumber akan membahas langkah-langkah konkret tindak lanjut penataan tenaga non-ASN, termasuk pengembangan karier PPPK melalui peningkatan jenjang pendidikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, rakernas juga menjadi ruang dialog untuk membahas tata kelola jabatan fungsional, proses mutasi ASN yang memerlukan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta rencana penambahan batas usia pensiun ASN sebagai respons atas dinamika kebutuhan birokrasi.
Dalam rakernas ini, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan strategis nasional di daerah menjadi topik utama. Beberapa program unggulan nasional yang dibahas di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta penyelenggaraan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan berkualitas.
“Sinkronisasi ini penting agar kebijakan pusat tidak terhambat saat diterapkan di daerah. Peran Forsesdasi adalah menjembatani antara pusat dan daerah agar semua kebijakan bisa berjalan efektif dan sesuai kebutuhan lokal,” tambah Sri Wahyuni.
Rakernas Forsesdasi 2025 juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah pusat seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Badan Gizi Nasional.
Rakernas secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Drs. H Tomsi Tohir Balaw, yang menegaskan pentingnya peran strategis Forsesdasi dalam merumuskan kebijakan birokrasi yang adaptif dan selaras dengan visi pembangunan nasional.
“Forum ini bukan sekadar ajang bertemu, tapi wadah untuk menyatukan semangat dan pemikiran dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Tomsi Tohir saat membuka acara.
Dengan berjalannya Rakernas ini, diharapkan para Sekda sebagai motor penggerak pemerintahan daerah dapat lebih siap menghadapi tantangan birokrasi ke depan, serta memperkuat peran Forsesdasi sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.
Rakernas 2025 menjadi momentum penting tidak hanya bagi anggota Forsesdasi, tetapi juga bagi masa depan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tuntutan zaman. (Adv/DiskominfoKaltim)
Editor: Sukri
