Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra mempertanyakan arah prioritas pembangunan kota yang dinilai lebih berorientasi pada sektor jasa dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Samri, berkurangnya lahan pertanian di Kecamatan Palaran memiliki dampak terhadap kemandirian pangan suatu daerah, termasuk Samarinda sendiri.
Menurut Samri, konsep prioritas pemerintah sering kali lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi, bukan kebutuhan masyarakat.
“Apakah prioritas itu ditentukan oleh keinginan pemimpin atau berdasarkan kebutuhan rakyat?” ujarnya, Kamis, 13 Februari 2025.
Ia mengatakan bahwa sektor pertanian di Samarinda semakin tersisih karena kota ini lebih mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor jasa.
“Kalau kita lihat, pembangunan lebih diarahkan ke tempat wisata dan hiburan karena lebih menguntungkan secara ekonomi. Sementara pertanian membutuhkan lahan luas dengan hasil yang tidak sebanding jika dibandingkan dengan sektor jasa,” jelasnya.
Ia juga menyinggung perbedaan pendekatan pembangunan antara Samarinda dan daerah lain di Kalimantan Timur. Kabupaten seperti Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Kartanegara (Kukar) masih memiliki kawasan hutan yang luas, sehingga pertanian lebih memungkinkan menjadi prioritas.
“Di Samarinda, karena lahan terbatas, pertanian jadi kurang diperhatikan,” tuturnya.
Samri menegaskan diperlukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah.
Politikus PKS ini berharap ada kebijakan yang tetap mendukung sektor pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.