Insitekaltim, Samarinda -Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud mengungkap lesunya sektor perhotelan di Kaltim saat ini tak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri Musrenbang RPJMD 2025-2029 di Pendopo Odah Etam, Senin 5 Mei 2025.
Menurut Hasanuddin, efisiensi anggaran berdampak langsung pada menurunnya frekuensi penggunaan hotel sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pemerintah. Hal ini turut memengaruhi okupansi hotel di berbagai kabupaten/kota.
“Artinya ada penurunan, karena ada efisiensi, kita tahun ini kurang lebih Rp700 miliar. Artinya pemerintah sekarang sudah jarang melakukan kegiatan di hotel,” ujarnya.
Saat ini kegiatan rapat, sosialisasi, maupun forum-forum resmi lebih banyak digelar di aula perkantoran pemerintah. Gedung-gedung seperti Lamin dan Odah Etam, yang berada di kawasan Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, menjadi tempat yang sering digunakan.
“Pemerintah dan dewan juga lebih banyak melakukan agenda di aula kantor kedinasan masing-masing,” tambahnya.
Selain efisiensi kegiatan, Hasanuddin juga menyebut bahwa penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turut memperburuk situasi.
APBD Kaltim, yang sebelumnya sekitar Rp21 triliun, diperkirakan hanya sekitar Rp18 triliun ke depan. Penurunan ini menuntut pemerintah lebih selektif dalam menggunakan anggaran, termasuk menekan belanja non-esensial.
Ia menyebut, kunjungan dari pemerintah daerah maupun DPRD luar daerah juga mengalami pembatasan, yang turut berdampak pada sepinya aktivitas perhotelan.
Dengan kondisi fiskal yang terus menurun, Hasanuddin menilai adaptasi dan strategi baru dari pelaku usaha perhotelan menjadi penting agar tetap bisa bertahan. Ia berharap adanya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mencari solusi terbaik.