Artikel ini telah dilihat : 176 kali.
oleh

Penyusunan Produk Hukum Daerah, Sebaiknya Berdayakan Universitas Lokal

Reporter : Angel – Editor : Redaksi

Insitekaltim, Bontang – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat kerja terkait Raperda Kota Bontang tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Rapat yang digelar di ruang rapat Lantai II Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang dihadiri oleh Sekretaris Komisi I Muhammad Irfan dan anggota Komisi I DPRD lainnya, serta Tim Asistensi Raperda Kota Bontang, Senin (23/11/2020).

Rapat kerja tersebut digelar bertujuan membahas beberapa pasal di antaranya terkait penyusunan naskah akademik.

Pembahasan pasal naskah akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.

Pihak ketiga yang dimaksud adalah berasal dari akademisi perguruan tinggi negeri dengan nilai akreditasi minimal B.

Muhammad Irfan memberi usulan kepada Pemerintah Kota Bontang agar lebih memberdayakan universitas lokal terkait dengan naskah akademik.

Baca Juga :  DPRD Balikpapan Bahas Raperda Ketertiban Umum

“Kenapa kita tidak merangkul universitas lokal, sehingga universitas lokal ini merasa diayomi dan diberdayakan. Serta bisa menimba ilmu dari sebelum-sebelumnya,” kata Irfan dalam rapat.

Menurutnya saat pemerintah melibatkan universitas yang ada di Kota Bontang pihaknya tidak masalah. Pihaknya akan terus mendukung terkait keputusan tersebut.

“Semua itu kan butuh tahapan. Tidak ada yang namanya melakukan sesuatu tanpa melakukan pembelajaran. Dari sisi itu bahwa ya minimal memberdayakan universitas lokal artinya memberikan suatu ilmu, sehingga ke depan memiliki kemungkinan universitas-universitas lokal tidak kalah saing dari universitas di luar sana,” ucapnya.

Hal tersebut disambut baik oleh rekannya di Komisi I DPRD Bontang Rusli. Dia menyampaikan harapan agar ke depan ada pemberdayaan universitas lokal. Rusli berpendapat walaupun universitas lokal juga dapat masuk dalam kategori akreditasi B.

“Menurut saya itu harus ditetapkan, karena hal tersebut berdampak untuk kepentingan orang banyak,” tandas Rusli.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot News