
Reporter : Nada – Editor : Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Bandara APT Pranoto Samarinda terus berbenah menjadi bandara berkelas internasional.
Baru-baru ini, perusahaan asal negara Ceko bernama Job Air Technic, berminat menanam investasi di bandara Samarinda ini untuk membangun hanggar Maintenance Repair and Overhaul (MRO).
Jika investasi ini berjalan, maka MRO yang ada di Samarinda akan menjadi yang keempat di Indonesia, utamanya untuk kawasan Indonesia tengah dan timur.
Dodi Dharma Cahyadi, Kepala Bandara APT Pranoto Samarinda menyampaikan, hanggar di Bandara APT Pranoto bisa difungsikan sebagai tempat repair, dan maintenance pesawat, yang nantinya menambah MRO di Indonesia.
“Di Indonesia, kan cuma ada 3. Di Jakarta ada Garuda Maintenance Facility, di Batam ada Lion Technic, dan Merpati di Surabaya. Nah, untuk kawasan Indonesia tengah dan timur, belum ada,” katanya, dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Job Air Technic sendiri, berkeinginan membangun hanggar, dengan luasan lahan yang diperlukan 5-10 hektar.
Rencana masuknya investor asal Ceko ini pun disambut baik oleh para dewan di DPRD Kaltim.
Agus Suwandy, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim menyampaikan, DPRD menyambut baik ada investor yang tertarik mengembangkan Bandara APT Pranoto Samarinda, karena kan berdampak pada perekonomian Kaltim.
“Karena itu ada dampak domino juga ke perekonomian yang ada di Kaltim. Kami pasti setuju, karena kami memang mendesain bandara itu ada workshop reparasinya. Karena perkembangan hanggarnya juga harus dilakukan, stay dari beberapa maskapai harus dilakukan di sini,” kata Agus Suwandy, Rabu, (27/11/2019).
Rencana pembangunan runway sepanjang 3000 meter dan lebar 45 meter, menurut Agus tidak menutup kemungkinan APT Pranoto menjadi bandara internasional.
Meski mendukung adanya investor yang akan masuk ke bandara kebanggaan masyarakat Kota Tepian ini, Agus Suwandy menekankan agar pengembangan bandara ini nantinya tidak membebani APBD Kaltim, bahkan membuat Kaltim harus berutang.
“Boleh dibangun, tapi jangan ngutang, tapi investasi dalam pengelolaan bandara bersama. Apakah UPBU bandara bekerjasama dengan pihak investor lain, itu tidak ada masalah, yang penting APBD Kaltim tidak terbebani. Kalaupun ada penganggaran dari APBD Kaltim, maka harus dilakukan dengan penganggaran tahun tunggal,” tutupnya.

