Penandatanganan MoU Pemerintah Kaltim Bersama Pemkab/Pemkot

Dalam rangka memantapkan komunikasi dan Koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dimana persepsi, visi dan misi, monitoring dan evaluasi serta menentukan kebijakan strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan bagaimana cara mengimplementasi penyusunan/Review RP3KP Provinsi dan Kabupaten Kota Se-Kaltim.
Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman ( PKP ) Provinsi Kalimantan Timur, menggelar Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait Pemukiman dan Perumahan kabupaten/ Kota  di Kaltim
Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ini juga tentang Monev Implementasi Penyususnan/Review RP3KP Kab/kota Se- Kaltim
Rakor 2 Pokja PKP Kaltim di selenggarakan atas fasilitasi Kementrian PUPR Perencanaan Perumahan Ditjen penyediaan perumahan melalui SNVT bidang Perumahan Provinsi Kalimantan Timur.
Hal ini sangat di sambut baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana diselenggarakannya Penandatanganan MoU Fasilitasi Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, di Ruang Kartanegara room Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Rabu, (31/10/ 2018
Dalam sambutannya Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengapresiasi kegiatan rapat ini, baik dalam kategori rencana program yang segera ditindaklanjuti, kita juga menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa Kalimantan Timur memang masih banyak penduduk miskin dan belum memiliki rumah yang layak dan kita meminta kepada Pemerintah Pusat agar membantu Provinsi dalam mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur, yang luasnya luar biasa dan jumlah masyarakat yang butuh perumahan yang layak juga masih banyak, terangnya.
“Saya berharap setidaknya dalam periode 5 tahun kedepan ini kita bisa menuntaskan persoalan perumahan di Kalimantan Timur,” Jelas Hadi Mulyadi
Disamping itu, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto menyampaikan,bahwa didalam pembangunan perumahan itu tidak bisa hanya mengandalkan institusi pemerintah daerah, misalnya Dinas PKP. Penyiapan, perencanaan dan pelaksanaan harus mengikutsertakan elemen Kabupaten Kota yang kita sebut sebagai stakeholder. Jadi bisa terdiri dari perguruan tinggi, masyarakat, asosiasi developer ( pengembang ) Indonesia dan pihak swasta harus bersama-sama menyiapkan perencanaanya kedepan.
“Karena di Kaltim ini data BKKBN yang saya terima itu masih ada 191.000 keluarga yang belum punya rumah dan sebanyak 51.000 rumah yang tidak layak dihuni. Nah itu yang harus disasar teman-teman di sini. Lalu dibagi Kabupaten Kota dan harus menjadi prioritas dimasing-masing Kabupaten Kota untuk melaksanakannya,” ujar Dwityo.
Didalam pertemuan ini kami mendorong bagaimana cara mengumpulkan data yang baik dan bagaimana menyiapkan perencanaan yang baik. Kedepan diharapkan apa yang disusun perencanaan setiap tahun itu akan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Kota se Kaltim untuk mengembangkan aspek perumahannya.
Acara Rakor inipun di lanjutkan dengan rapat Teknis pendataan Se- Kaltim pada tanggal 1 sampai 2 November 2018 di Hotel Bumi Senyiur, dan Rakor Pokja inipun di lakukan juga simulasi penyusunan RP3KP ( rencana pengembangan dan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ). Seperti di jelaskan oleh Eka Armada ST, ketika dikonfirmasi“ Kenapa rapat teknis pendataan ini di lakukan karena untuk melakukan finilisasi data, secara lengkap dengan sistem baru,” Jelas Eka selaku konsultan Tenaga Ahli.
Menurut Eka, kenapa harus di lakukan Simulasi, agar seluruh Dinas terkait dan anggota pokja PKP bisa mengetahui mekanisme penyusunan RP3KP, di karenakan Pokja PKP yang akan mengawal dan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen RP3KP, dengan demikian di harapkan adanya Simulasi ini, walaupun singkat, termasuk template2 dan panduan menyusun RP3KP, semua di arahkan oleh pusat. Paling tidak dinas terkait dan anggota Pokja PKP Prov Kaltim dan Kabupaten Kota se kaltim bisa mengetahui bagaiman mekanisme penyusunan RP3KP, sehingga di harapkan dokumen RP3KP dapat di susun dan megacu pada RTRW yang dapat di susun secara partisipatif
Kasatker SNVT bidang perumahan Prov Kaltim, La Usman , ST.MT, mengatakan bahwa, Selama 3 tahun Pemerintah Pusat melalui Dekonsentrasi bidang perumahan tahun 2016 dan SNVT tahun 2017/2018 yang telah melakukan kegiatan Kegiatan Pokja PKP Prov. Kaltim dan kabupaten/kota Se-Kaltim, untuk melakukan fasilitasi terhadap pemberdayaan kemandirian Pokja PKP Kaltim.
Adapun Narasumber dari Pusat untuk Pokja PKP Hardy Simamora dan utk RP3KP Mirna Amin
Kegiatan Pokja PKP Kaltim dan Pokja PKP se – kaltim dari Kementrian PUPR melalui SNVT bidang perumahan dibantu oleh konsultan/tenaga ahli perencanaan Perumahan Pokja PKP dan RP3KP.Ir Elvyani NH Gaffar,M.Si, dan Konsultan tenaga ahli Pendataan Eka Armada, ST dan Asisten Konsultan/tenaga ahli perencanaan Linda Raniningsih,SE.
Konsultan/Tenaga ahli perencanaan Perumahan Pokja PKP dan RP3KP. Ir Elvyani NH Gaffar,M.Si, ketika di konfrimasi wartawan Insitekaltim, juga mengatakan bahwa, Rakor 2 Pokja PKP Kaltim memang di gelar simulasi juga
Di pertegas Elvyani, bahwa simulasi utuk penyusunan RP3KP Prov.Kaltim  maupun kabupaten/kota. Dan penyusunan program kerja pokja PKP Dan isu-isu stragis walaupun waktunya sangat singkat, agar dinas terkait, dan anggota Pokja PKP mengetahui bagaimana alur dan sistimatika menyusun dokumen RP3KP yang partisipatif untuk menggabungkan button up planning dengan top down planning sehingga RP3KP dapat menjadi grand design/blue print untuk arah kebijakan Pembangunan PKP, sehingga bisa menghasilkan dokumen RP3KP menjadi dokumen yang partisipatif dan berkualitas.
Di jelaskan Dwityo Akoro lagi, bahwa masih Ada beberapa kabupaten juga yang kami dengar masih belum menyiapkan perencanaan ini, jadi dari 10 Kabupaten/kota salah satunya Kota Balikpapan sudah jadi, ada yang masih dalam proses penyusunan serta ada 1 kabupaten yang kami harapkan menyusun bersama-sama sehingga tidak ketinggalan sendiri dan yang lain sudah berjalan.
Dimana Daerah yang sudah membuat RP3KP antara lain, Provinsi Kaltim, Pemkab Berau, Pemkab Kubar, Pemkab Kutim, Paser, Bontang ,Samarinda, dan PPU. Yang belum menyusun adalah kabupaten Mahulu, karena devisit anggaran.sementra daerah yang sudah mereview RP3KP adalah Berau, dan yang sedang mereview adalah Kota Balikpapan.
Rapat koordinasi 2 kegiatan fasilitasi Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) tahun 2018 , turut hadir Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Wakil Bupati PPU Hamdam serta beberapa perwakilan Kabupaten Kota se Kaltim dalam penandatanganan MoU PKP dan jajaran pegawai OPD Prov Kaltim.
Wartawan onie