Insitekaltim, Samarinda — Kabar gembira datang untuk masyarakat Kalimantan Timur. Program pendidikan gratis atau yang dikenal dengan nama Gratispol resmi dimulai. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Benua Etam untuk mewujudkan komitmen pendidikan tinggi tanpa biaya bagi mahasiswa baru (maba), Senin, 16 Juni 2025.
Dalam kerja sama ini, sebanyak 16.823 mahasiswa baru dipastikan tidak akan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bagi mereka yang sebelumnya telah melakukan pembayaran, Pemprov Kaltim meminta pihak kampus untuk segera mengembalikan dana tersebut kepada mahasiswa.
Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh tahapan program berjalan dengan baik. Saat memimpin briefing rutin di Kantor Gubernur, Selasa (17/6/2025), ia meminta seluruh instansi terkait mematangkan sistem dan pengelolaan program.
“Saya ingin memastikan program pendidikan gratis di Kaltim berjalan baik. Matang semua persiapannya dan tolong rapikan semua sistemnya,” tegas Gubernur Rudy.
Program Gratispol dipilih karena diyakini menjadi solusi utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, Gubernur Rudy menargetkan agar seluruh anak-anak di Kalimantan Timur bisa mengenyam pendidikan hingga jenjang sarjana (S1), atau minimal 16 tahun pendidikan formal.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah menjelaskan bahwa jumlah mahasiswa baru yang ditanggung dalam tahap awal program ini mencapai 16.823 orang. Rinciannya,
Universitas Mulawarman (Unmul) 7.714 mahasiswa, UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda 2.225 mahasiswa, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) 2.122 mahasiswa, Politeknik Kesehatan (Poltekes) 997 mahasiswa, Politeknik Pertanian (Politani) 465 mahasiswa, Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) 1.020 mahasiswa dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) 2.280 mahasiswa.
Menurut Dasmiah, saat ini kerja sama baru dilakukan dengan perguruan tinggi negeri karena mereka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru dan memiliki data lengkap penerima manfaat. Sementara itu, kerja sama dengan perguruan tinggi swasta akan menyusul setelah proses penerimaan mahasiswa selesai.
“Biasanya, pendaftaran di perguruan tinggi swasta dilakukan setelah penerimaan di PTN selesai. Jadi, kita masih menunggu itu,” jelas Dasmiah.
Dasmiah juga mengonfirmasi bahwa peraturan gubernur (pergub) dan petunjuk teknis (juknis) Program Gratispol telah rampung, usai mendapat asistensi dari Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan hingga penandatanganan PKS berjalan dengan sangat cepat, sebagai hasil dari kerja keras Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang baru menjabat sejak 20 Februari 2025.
Keduanya menegaskan bahwa pendidikan gratis adalah janji politik yang harus diwujudkan demi masa depan generasi Kaltim. Dengan program ini, diharapkan semakin banyak anak muda Kaltim yang bisa kuliah tanpa terkendala biaya dan siap bersaing di dunia kerja serta membangun daerahnya. (Adv/DiskominfoKaltim)
Editor: Sukri
