Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menanggapi secara resmi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-20 yang digelar di Gedung Utama (B) DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 23 Juni 2025.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud ini memuat tiga agenda pokok, salah satunya adalah jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terkait Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji dalam penyampaian resminya menegaskan bahwa Pemprov Kaltim telah mencatatkan capaian membanggakan dengan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama semua pihak dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Seno Aji.
Menanggapi penurunan pada pos “Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah”, Seno Aji menjelaskan bahwa turunnya pendapatan dari Rp409,24 miliar menjadi Rp146,02 miliar tahun ini disebabkan oleh tidak terealisasinya Dana FCPF dan turunnya harga batu bara secara global.
“Pasar internasional mulai beralih ke energi terbarukan, sehingga berdampak langsung pada turunnya pendapatan dari sektor pertambangan,” jelasnya.
Pemerintah juga menjawab isu belum terealisasinya Pajak Alat Berat di beberapa kabupaten. Hal ini disebabkan nilai jual alat berat (NJAB) yang belum terakomodasi dalam regulasi pusat, sehingga membutuhkan penyesuaian melalui peraturan gubernur.
Seno Aji juga menyinggung kontribusi rendah dari BUMD seperti PT Migas Mandiri Pratama yang baru menyetor Rp38,37 miliar dari komitmen awal Rp78,37 miliar. Kekurangan tersebut menunggu pelunasan piutang dari Pertamina Hulu Mahakam.
Sementara itu, terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, pemerintah mengungkapkan bahwa penyalurannya sangat bergantung pada harga CPO, kebijakan ekspor, dan mekanisme pembagian nasional. Pemerintah menargetkan penggunaan 80% DBH untuk infrastruktur jalan dan 20% untuk kegiatan lain yang telah diatur dalam PMK Nomor 91/2023.
Pemprov Kaltim masih menanti pencairan Dana Karbon dari Program FCPF senilai USD 80,1 juta. Seno menyebutkan bahwa proses pemenuhan dokumen tengah dilakukan bersama KLHK dan Bank Dunia.
“Kami pastikan manfaat dana karbon benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di tingkat desa yang menjadi kunci pembangunan hijau dan berkelanjutan,” tegasnya.
Salah satu sorotan penting dari fraksi adalah ketimpangan distribusi guru di daerah 3T. Seno menjelaskan bahwa berbagai program sedang dijalankan, mulai dari redistribusi guru, pelatihan sertifikasi, hingga pembangunan sekolah unggulan.
“Mulai 2025, kita akan mengembangkan Kurikulum Nasional Plus, pembelajaran bilingual, dan pengujian bahasa asing bagi lulusan. SMAN 10 Samarinda, SMAN 3 Tenggarong, dan SMAN 2 Sangatta Utara telah ditetapkan sebagai sekolah unggulan,” katanya.
Dalam bidang kesehatan, Pemprov merespons usulan penguatan layanan di daerah 3T dengan menyiapkan rumah sakit baru di Muara Wahau, mengingat keterbatasan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
“Saat ini pelayanan masih bertumpu pada puskesmas. Pembangunan rumah sakit akan memastikan pelayanan kesehatan yang lebih memadai,” ujar Seno.
Pemerintah mengakui tantangan di sektor pertanian dan peternakan, terutama dalam penyaluran pupuk bersubsidi, bibit unggul, dan akses usaha tani. Pemprov telah menyesuaikan kebijakan dengan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan mengembangkan pemetaan geospasial untuk memantau lahan.
Di bidang peternakan, Pemerintah juga berkomitmen mengurangi ketergantungan bibit dan pakan dari luar daerah dengan pelatihan GFP, pengembangan pakan mandiri, serta penguatan kerja sama lintas lembaga termasuk CSR sektor swasta.
Terkait infrastruktur, realisasi anggaran sebesar Rp3,4 triliun digunakan untuk rekonstruksi dan pembangunan jalan sepanjang 84,9 km, serta pembangunan turap dan talud pada 12 titik. Kemantapan jalan provinsi tercatat meningkat dari 81,41% menjadi 82,21% di akhir 2024.
“Penanganan ruas jalan strategis seperti Simpang Tering–Batas Mahakam Ulu dan Long Pahangai dilakukan bertahap sesuai dengan kewenangan pusat dan provinsi,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Gubernur mengajak semua pihak untuk mengawal keberlanjutan program prioritas demi terwujudnya Kaltim yang maju, adil, dan merata.
“Kami berharap dukungan seluruh anggota dewan, akademisi, dan masyarakat agar pembangunan di Kaltim terus berprogres, bertanggung jawab, dan berdampak nyata bagi seluruh rakyat,” pungkas Seno Aji. (Adv/DiskominfoKaltim)
Editor: Sukri
