Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyoroti kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer yang mencapai Rp28 ribu per tabung, padahal harga di pangkalan masih berada di kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp18 ribu.
Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Samarinda Nadya Turisna mengatakan, harga LPG di tingkat pangkalan sebenarnya masih sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, perbedaan harga mulai terjadi setelah LPG berpindah tangan ke pengecer sebelum sampai kepada masyarakat.
“HET di pangkalan tetap sekitar Rp18 ribu per tabung. Tetapi ketika sudah sampai di pengecer, harganya bisa naik sampai Rp28 ribu,” ujarnya saat ditemui di kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Kamis 12 Maret 2026.
Menurut Nadya, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan, melainkan lebih pada rantai distribusi setelah LPG keluar dari pangkalan. Dalam proses distribusi tersebut, satu tabung LPG bisa berpindah tangan beberapa kali sebelum sampai ke konsumen akhir, sehingga harga di lapangan menjadi lebih tinggi.
Kata dia, ketika LPG sudah berada di tingkat pengecer, ruang intervensi pemerintah menjadi sangat terbatas karena harga lebih banyak ditentukan oleh mekanisme permintaan di masyarakat.
“Kalau sudah di pengecer agak sulit kita intervensi, karena mereka melihat permintaan masyarakat yang tinggi,” jelasnya.
Kondisi tersebut pun kerap dimanfaatkan sebagian pihak untuk menaikkan harga, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkot Samarinda terus melakukan komunikasi dengan Pertamina guna mencari langkah yang memungkinkan pangkalan turut berperan dalam menekan harga di tingkat pengecer.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan langkah intervensi seperti menggelar operasi pasar LPG dengan harga lebih murah. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara rutin karena dapat berdampak pada pedagang kecil yang bergantung pada penjualan LPG.
“Operasi pasar biasanya dilakukan pada momen tertentu saja. Kalau terlalu sering, pedagang bisa kehilangan pembeli,” katanya.
Pemkot Samarinda juga berencana membahas persoalan harga LPG tersebut dalam rapat pengendalian inflasi daerah untuk mencari solusi yang lebih konkret. Melalui koordinasi dengan berbagai pihak, pemerintah berharap distribusi LPG di Samarinda tetap lancar dan harga di masyarakat dapat lebih terkendali menjelang Hari Raya Idulfitri.