Insitekaltim, Samarinda – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Bertempat di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim pada Senin, 5 Mei 2025, forum ini menjadi momentum penting bagi arah pembangunan provinsi selama lima tahun ke depan.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, RPJMD ini akan menjadi panduan terstruktur yang efektif, berkelanjutan, dan efisien dalam menghadapi dinamika pembangunan.
“Kaltim memiliki posisi strategis sebagai konduktor ekonomi kawasan timur, berbatasan langsung dengan IKN dan berada di jalur penting perdagangan dunia,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang saat ini mencapai 5,29 persen akan ditingkatkan melalui hilirisasi industri dan pengembangan sektor non-SDA seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Konsep ekonomi hijau dan biru turut menjadi kerangka kerja baru untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
“Kami tak ingin terus bergantung pada migas dan batu bara. Transformasi menuju industri bernilai tambah adalah keniscayaan,” jelas Rudy Mas’ud.
Ia juga menyampaikan pentingnya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Rudy juga memperkenalkan enam misi besar dalam RPJMD 2025–2029:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera
2. Mewujudkan Kaltim sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan berintegritas berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
Rencana pembangunan ini selaras dengan visi nasional Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, program prioritas seperti sekolah gratis, layanan kesehatan tanpa biaya, serta kerja sama dengan berbagai universitas ternama turut digulirkan. Pemerintah Provinsi juga akan memfokuskan belanja daerah pada sektor esensial dan memangkas anggaran belanja tidak langsung.
Rangkaian Musrenbang ini dihadiri oleh perwakilan DPR RI, DPD RI, DPRD Kaltim, kepala daerah kabupaten/kota, unsur Forkopimda, hingga akademisi dan pelaku usaha baik secara luring maupun daring.