Insitekaltim, Samarinda – Di tengah berkurangnya kemampuan fiskal daerah, anggaran beasiswa bagi mahasiswa tetap dipertahankan penuh. Sementara pemerintah terus memperjuangkan hak daerah, berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana kurang bayar dari pemerintah pusat.
Demikian Anggota Bidang Komunikasi Tim Akselerasi Gubernur untuk Pembangunan (TAGUP) Kalimantan Timur (Kaltim) Sudarno, Sabtu malam, 1 Agustus 2026.
Namun lanjut, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tidak mengubah komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim, untuk tetap menjalankan program Gratispol Pendidikan pada 2027.
Sudarno mengatakan, penurunan kapasitas fiskal daerah dipengaruhi masih tertahannya sejumlah hak Kalimantan Timur, baik dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dana kurang bayar sejak 2023.
Menurutnya, dana kurang bayar yang hingga kini belum diterima pemerintah provinsi mencapai sekitar Rp1,9 triliun.
“Yang diperjuangkan bukan hanya DBH yang masih tertahan, tetapi juga dana kurang bayar sejak 2023 sekitar Rp1,9 triliun. Itu merupakan hak Kalimantan Timur,” ujarnya, si Samarinda, Sabtu malam, 1 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.
APBD Provinsi Kaltim tahun 2026 tercatat sekitar Rp11,73 triliun, namun sekitar Rp4,02 triliun di antaranya merupakan hak pemerintah kabupaten dan kota yang harus disalurkan.
“Kalau dikurangi bagian kabupaten dan kota, APBD murni provinsi hanya sekitar Rp7 triliun. Ini tentu menjadi tantangan besar dalam menyusun program pembangunan,” katanya.
Meski demikian, Sudarno memastikan Gubernur Kaltim tetap berkomitmen menjalankan Gratispol Pendidikan, sebagai salah satu program prioritas daerah.
Pada APBD 2027, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp981 miliar untuk program beasiswa bagi mahasiswa jenjang S1, S2, hingga S3 yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Kalimantan Timur.
“Komitmen Pak Gubernur terhadap Gratispol Pendidikan tetap utuh. Anggarannya tidak dikurangi satu rupiah pun,” tegasnya.
Sementara itu, ia mengakui beberapa program prioritas lainnya terpaksa disesuaikan akibat keterbatasan anggaran, seperti program perjalanan religi penjaga rumah ibadah serta subsidi bagi guru TK, PAUD, dan tenaga pendidik lainnya.
Menurut Sudarno, Pemprov Kaltim akan terus memperjuangkan hak fiskal daerah kepada pemerintah pusat agar kapasitas keuangan daerah kembali meningkat dan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
