Insitekaltim, Samarinda – Menjelang berakhirnya tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai melakukan refleksi atas kinerja pembangunan yang telah dijalankan sepanjang tahun.
Momentum akhir tahun ini dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen agar kinerja pemerintahan ke depan semakin progresif dan berdampak bagi masyarakat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berupaya memberikan kinerja terbaik sepanjang 2025. Apresiasi tersebut disampaikan saat memimpin Morning Briefing di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa, 16 Desember 2025.
“Akhir tahun tidak lebih dari dua minggu lagi. Terima kasih atas kerja keras Bapak dan Ibu untuk Kaltim,” ungkapnya.
Meski demikian, orang nomor satu di Benua Etam ini menegaskan, apresiasi harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, tanpa evaluasi yang jujur dan objektif, tidak akan ada perbaikan nyata pada kinerja pemerintahan di tahun-tahun berikutnya.
Gubernur Kaltim juga mengingatkan pentingnya membangun energi positif di lingkungan kerja, terutama bagi para pimpinan OPD. Ia menilai pola pikir negatif hanya akan menghasilkan kinerja yang negatif pula. Pemerintahan tidak boleh bekerja secara standar karena hasilnya pasti berada di bawah standar.
“Kalau anda jadi leader buang rasa takut anda karena takut tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi ingat tetap bekerja sesuai ketentuan karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH) sudah menunggu. Sementara rakyat tidak menunggu Anda dengan banyak alasan,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Kaltim menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia meminta agar tidak ada lagi kebocoran anggaran serta mendorong optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah termasuk dari badan usaha milik daerah (Perusda).
“Terus gali potensi pendapatan tidak ada lagi pembiaran potensi penerimaan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengingatkan agar OPD tidak memaksakan kegiatan hanya demi mengejar target serapan anggaran akhir tahun.
“Belanja daerah harus tepat waktu, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi temuan di kemudian hari,” pungkasnya.