Insitekaltim, Samarinda — Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Muhammad Taufiq menegaskan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) memiliki peran strategis dalam membentuk pemimpin birokrasi yang adaptif dan mampu mengeksekusi perubahan di tengah dinamika krisis dan tantangan global.
Taufiq juga, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara yang hadir, termasuk Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala BKPSDM kabupaten/kota, serta berbagai perwakilan lembaga pemerintah lainnya.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah, para pendamping, dan semua pihak yang telah mendukung proses pembelajaran ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan,” ujar Taufiq, Sabtu, 6 Desember 2025.
Taufiq menjelaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari perubahan iklim, geoeconomics, krisis sumber daya alam, penurunan biodiversitas, hingga perubahan lingkungan global yang berdampak langsung pada masa depan pembangunan nasional. Menurutnya, perubahan tersebut harus dihadapi dengan kesiapan kompetensi dan kepemimpinan yang kuat.
“Kita sedang berhadapan dengan tantangan serius. Jika tidak disiapkan dari hari ini, tahun 2035 Indonesia hanya akan melihat air dan kambing karena hilangnya keanekaragaman hayati. Perubahan iklim sudah nyata dan memengaruhi kehidupan kita,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemimpin publik harus mampu berpikir visioner sambil tetap memastikan penyelesaian tugas-tugas operasional harian.
“Pemimpin harus bekerja dengan dua kaki, satu pada tugas hari ini, satu pada masa depan. Kita harus mampu mengeksekusi secara tepat, bukan sekadar membuat rencana,” katanya.
Ia mengatakan setidaknya terdapat lima kompetensi utama yang harus dimiliki pemimpin birokrasi, antara lain kemampuan berpikir strategis, eksekusi yang efektif, dan kesiapan menghadapi situasi krisis.
“Perubahan hanya bisa berjalan kalau strategi bertemu eksekusi. Kita harus memastikan pekerjaan hari ini selesai, tapi juga berdampak pada masa depan organisasi dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa budaya kompetensi harus menjadi fondasi dalam pelayanan publik, karena tidak mungkin pelayanan berkualitas diberikan tanpa SDM yang berkompeten.
“Tidak mungkin pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur berjalan baik tanpa kompetensi. Itulah kenapa peningkatan SDM adalah urusan utama seorang pemimpin,” pungkasnya.