Insitekaltim, Samarinda – Komposisi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat Kota Samarinda yang mayoritas didatangkan dari luar Kalimantan Timur (Kaltim) memicu pertanyaan terkait penyerapan guru lokal.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Novan Syahronny Pasie menegaskan masyarakat maupun pengamat pendidikan harus memahami bahwa Sekolah Rakyat bukanlah instansi yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan daerah, melainkan program strategis nasional. Seluruh regulasi, penganggaran, hingga penjaringan tenaga kerja dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat.
“Sekolah Rakyat ini adalah amanah presiden yang mana sistem pengelolaannya langsung dari Kementerian Sosial. Jadi memang rekrutmennya itu langsung ke Kementerian Sosial, walaupun kualifikasi dan yang ada itu harus minimal sarjana pendidikan,” ujar Novan di SRT 24 Samarinda, Sabtu, 20 Juni 2026.
Ia menambahkan, karena statusnya sebagai program kementerian, proses rekrutmen tidak mengenal batasan sekat wilayah atau prioritas kedaerahan. Hal ini yang melandasi masuknya para pengajar muda dari berbagai penjuru tanah air ke Kota Tepian.
“Karena kita program ini program kementerian, jadi tidak menuntut harus dari orang daerah. Makanya tadi ada kolaborasi, ada yang dari daerah mana, Balikpapan, ada yang mana, guru-gurunya,” jelasnya.
Meskipun rekrutmen tidak memprioritaskan tenaga lokal, Novan meminta semua pihak melihat secara objektif output yang dihasilkan selama satu tahun terakhir.
Berdasarkan laporan Kepala Sekolah SRT 24 Samarinda Dr. Hasyim, para pengajar di Sekolah Rakyat didominasi oleh lulusan baru fresh graduate tanpa rekam jejak pengalaman kerja sebelumnya, namun lolos seleksi ketat pusat.
Kritik awal mengenai minimnya jam terbang para guru muda ini dipatahkan oleh capaian nyata para siswa. Novan menilai kolaborasi guru-guru muda tersebut berhasil membentuk kedisiplinan dan capaian akademik yang signifikan.
“Kita bisa melihat tadi sama-sama kita saksikan bagaimana pembentukan karakter mereka dalam kurun waktu 1 tahun ini cukup signifikan. Belum lagi dari sisi prestasi akademik, bahasa asing, bahasa daerahnya juga sangat jalan. Kelihatan saja aura kedisiplinan mereka,” tutur Novan.
Keberhasilan ini dinilai kontras dengan latar belakang siswa yang seluruhnya berasal dari keluarga sangat tidak mampu, yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrem kategori desil 1 dan 2.
Novan bahkan melayangkan peringatan keras bagi tata kelola sekolah negeri reguler di Samarinda agar segera meningkatkan mutu jika tidak ingin tertinggal.
“Padahal mohon maaf, mereka punya latar belakang yang masuk kategori desil 1 dan 2, sangat kategori yang tidak mampu. Nah, inilah, kalau tidak kita tingkatkan kualitas di sekolah negeri umum, bisa kalah sama lulusan mereka ini nantinya,” tegas politisi perwakilan parlemen tersebut.
Guna melengkapi peta tata kelola sekolah ini, Novan menjabarkan bahwa ketergantungan penuh terhadap pusat tidak hanya terjadi pada sektor sumber daya manusia (SDM), melainkan juga pada pembangunan infrastruktur fisiknya.
Samarinda menjadi satu dari empat daerah di Kaltim yang mendapatkan kuota Sekolah Rakyat, berdampingan dengan Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Timur. Pemkot Samarinda sendiri telah mengambil langkah taktis dengan menghibahkan aset tanah di kawasan Palaran untuk pembangunan fasilitas permanen.
“Kebetulan Samarinda itu menghibahkan lahan ke Kementerian Sosial itu di daerah Palaran, di dekat GOR Palaran. Dan hari ini sudah dilakukan pembangunan langsung oleh Kementerian PUPR. Jadi daerah itu hanya menghibahkan saja, memberikan lahan, sisanya kementerian. Tidak ada keterlibatan lain,” pungkas Novan.
