Insitekaltim, Samarinda — Kekhawatiran akan masa depan demokrasi kembali menggema di jalanan Samarinda. Aliansi Mahasiswa GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) menggelar aksi dengan membawa grand design “Lindungi Kedaulatan Rakyat”, menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi merampas hak suara rakyat dan mengancam prinsip demokrasi, khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim).
Jenderal Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa GERAM Muhammad Mahdi Mulia mengatakan, salah satu isu utama yang disoroti adalah beredarnya wacana pemindahan kewenangan pemilihan kepala daerah ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurutnya kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan hak suara rakyat dan mencederai prinsip demokrasi yang selama ini dijalankan melalui pemilihan langsung.
“Wacana pemindahan kewenangan Pilkada ke DPRD berpotensi menghilangkan hak suara rakyat dan mencederai demokrasi,” ujarnya Kamis, 22 Januari 2026.
Selain itu, GERAM juga menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat sipil dalam setiap proses perancangan kebijakan, baik di tingkat daerah, provinsi, hingga pusat. Keterlibatan publik dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Mahdi turut menyoroti adanya kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap massa aksi, khususnya pasca-aksi pada 1 September lalu.
Ia menyebut terdapat penangkapan dan pemukulan terhadap peserta aksi yang tidak banyak terpublikasi di media, serta menyebabkan sejumlah massa mengalami luka.
“Kami berharap persoalan ini mendapat perhatian serius, karena setiap pasca-aksi sering kali justru teman-teman dari berbagai lembaga menjadi korban kekerasan aparat,” ujarnya.
Mahdi juga meminta komitmen DPRD Provinsi Kaltim sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi massa aksi kepada pemerintah pusat. Mahdi menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan bukan hanya mewakili mahasiswa, melainkan seluruh masyarakat Kaltim.
Ia menambahkan, aksi ini tidak semata-mata dinilai dari jumlah massa, melainkan sebagai upaya membangun kesadaran publik terhadap kondisi sosial dan politik nasional. Mahdi berharap pergerakan ini dapat menjadi pemantik kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan demokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih menunggu kepastian dari anggota DPRD Provinsi Kaltim untuk melakukan audiensi guna menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.