Reporter: Sukri-Editor: Redaksi
Insitekaltim,Jakarta– Piter Abdullah Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, dan juga sebagai pengamat ekonomi, menanggapi terkait pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang diberikan oleh pemerintah.
Menurut Piter Abdullah BLT yang diberikan kepada 20 juta lebih untuk masyarakat sudah langkah yang tepat.
“Jadi kalau menurut saya ini kebijakan yang lebih tepat dan lebih baik ketimbang melakukan subsidi minyak goreng curah,” kata Piter, Senin (4/4/2022), melalui siaran persnya yang dikirim ke redaksi
Piter melihat pemerintahan Jokowi terus mengupayakan agar masyarakat tidak terlalu terdampak dengan melambungnya harga minyak goreng di pasaran. Mulai dari menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), subsidi minyak curah, hingga terakhir BLT ini.
Ia juga menilai BLT minyak goreng ini juga adalah langkah efektif dibanding memberikan subsidi minyak curah. Sebab menurutnya pada distribusi subsidi rawan dengan penyelewengan.
“Pemerintah terus mencari jalan yang terbaik. Jalan pertama tidak berhasil, kedua tidak berhasil, ya jalan ketiga ini yang menurut saya kalau sudah dikasih BLT ini berarti subsidi minyak goreng curahnya tidak lagi diberikan,” jelas Piter.
“Kebijakan BLT ini akan lebih mudah dan lebih bisa tepat sasaran dengan catatan pemerintah memiliki data siapa yang akan menerima BLT,” tambahnya.
Dia berharap, penyaluran BLT minyak goreng dilakukan dengan baik. Data–data pemerintah menurut dia bisa menjadi acuan agar BLT tepat sasaran.
Presiden Jokowi menargetkan 20,5 juta kepala keluarga yang terdaftar pada Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk diberikan bantuan BLT minyak goreng. BLT ini juga akan menyasar 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.
Jokowi akan mulai mendistribusikan BLT minyak goreng per–April 2022. Setiap bulannya, masyarakat yang terdaftar akan diberikan BLT sebesar Rp100 ribu. Pemerintah bakal memberikan bantuan tersebut langsung selama tiga bulan.
