Insitekaltim, Samarinda — Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan adanya potensi dampak serius terhadap perekonomian nasional akibat meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah serta penutupan Selat Hormuz.
Menurut orang nomor satu di Kota Tepian itu, kenaikan harga minyak dunia yang saat ini mencapai sekitar 108 dolar Amerika Serikat per barel, telah melampaui batas psikologis yang selama ini menjadi acuan ketahanan fiskal Indonesia.
“Pada kondisi sebelum konflik, harga minyak dunia berada di kisaran 72 dolar per barel. Namun saat ini sudah mencapai sekitar 108 dolar per barel, bahkan sempat menyentuh 110 dolar,” ujarnya Senin, 9 Maret 2026.
Ia menjelaskan, secara psikologis kemampuan fiskal Indonesia berada pada rentang harga minyak sekitar 72 hingga 80 dolar per barel. Ketika harga melampaui angka tersebut, beban terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan meningkat signifikan.
Andi Harun menyebutkan bahwa kondisi tersebut sudah mulai terlihat dari laporan pemerintah pusat. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, saat ini defisit APBN telah mencapai sekitar 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp135,7 triliun.
“Ini sudah fakta. APBN kita sudah mengalami defisit sekitar 0,53 persen dari PDB atau sekitar Rp135,7 triliun. Artinya tekanan terhadap fiskal negara mulai terasa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan jika konflik di Timur Tengah berlanjut dan penutupan Selat Hormuz tidak segera dibuka, maka dampaknya terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia akan semakin besar.
Menurutnya, pemerintah pusat bahkan memperkirakan defisit APBN dapat meningkat hingga 3,6 hingga 4 persen dari PDB jika harga minyak terus melonjak dalam waktu yang cukup lama.
“Kalau situasi perang tidak berhenti dan harga minyak terus meningkat, maka defisit APBN kita bisa mencapai 3,6 sampai 4 persen dari PDB,” katanya.
Dalam kondisi tersebut, Andi Harun menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu opsi yang kemungkinan ditempuh adalah penyesuaian kebijakan energi, termasuk potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, salah satu langkah yang mungkin diambil pemerintah adalah melakukan penyesuaian kebijakan energi, yang artinya harga BBM bisa saja naik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan tekanan ekonomi sering kali berpengaruh pada kondisi sosial di masyarakat. Penurunan daya beli dinilai berpotensi memicu meningkatnya angka kriminalitas.
“Gejalanya sebenarnya sudah mulai terlihat. Ada kasus pencurian kabel hingga baut jembatan yang terjadi di beberapa tempat. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.
Oleh karena itu, sebagai kepala daerah ia menegaskan akan terus mencermati perkembangan ekonomi global yang berpotensi berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah.
“Kita sebagai kepala daerah tentu harus memperhatikan perkembangan ini, karena dampaknya bisa sampai ke daerah. Yang jelas hari ini faktanya APBN kita sudah mengalami tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia,” pungkasnya.