Insitekaltim,Samarinda-Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar audensi dengan pihak perusahaan dan masyarakat Kelurahan Bantuas, Handil Bakti untuk membahas persoalan kerusakan lingkungan pasca tambang, dimana masyarakat mengklaim ada lubang tambang yang harus segera ditutup.
Ketua Komisi III Angkasa Jaya Djoerani mengatakan DPRD Kota Samarinda memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak perusahaan agar memenuhi segala tuntutan warga salah satunya menutup lubang tambang.
“Hasilnya kami merekomendasikan kepada pihak perusahaan untuk memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, karena ada pasca tambang itu pasti merusak lingkungan, pencemaran sungai, lubang tambang yang membahayakan dan ada beberapa perusahaan yang memberikan CSRnya tidak lagi maksimal,”ujarnya Angksa Jaya, Selasa (17/1/2023).
“Jadi kami memfasilitasi keinginan masyarakat itu bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan,” lanjut Angkasa Jaya.
Dalam audensi itu juga membahas berkaitan dengan masalah lubang tambang, pasalnya itu merupakan suatu hal yang mendesak bagi perusahaan untuk memperbaiki, walaupun dirasa sulit tapi kewajiban harus dipenuhi terutama lubang-lubang yang berada dekat dengan pemukiman masyarakat.
“Harapan saya perusahaan bisa memenuhi apa yang masyarakat inginkan, karena kegiatan perusahaan sudah merusak lingkungan dan yang paling penting lubang tambang harus ditutup mengingat sudah banyak kita jumpai warga berenang di lubang tambang itu,” harapnya.
RDP tersebut, dihadiri lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), kelurahan terkait, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda serta perwakilkan perusahaan.
Angkasa juga menuturkan sebagai legislator ia hanya bisa memberikan saran kepada masyarakat dan membantu menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah namun semua kembali kepada eksekutif.
“Kita kan legislatif bukan eksekutif, paling kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah, maka dari itu kita juga hadirkan pihak DLH sebagai perwakilan pemerintah, kalau misal nanti dipenuhi atau tidak ada kesepakatan yang ditemukan, maka apa yang harus dilakukan pemerintah, kita tunggu,” pungkasnya.