Insitekaltim,Samarinda -Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menyebutkan bahwa pihaknya melakukan rapat ini, guna melaksanakan realisasi keterlibatan Perusda MBS dan rencana pengelolaan pandu tunda bersama PT Pelindo.
“Hari ini kami minta realisasi terkait kerja sama Pelindo dengan perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Karena selama ini MBS tidak terlibat langsung, Untuk itu kami minta hari ini MBS terlibat langsung, jadi semua melalui MBS,” kata Nidya Listiyono, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS), PT Pelindo Marine Service dan PT Pelindo Jasa Maritim, pada Senin 27 Februari 2023. di Gedung E DPRD Kaltim
Dalam RDP ini, membahas pengelolaan pandu tunda di Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu Kota Samarinda.
Selain itu, Nidya menyebutkan bahwa Perusda MBS diberikan batas waktu tiga minggu.
“Jadi silahkan perusda nanti menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini, kita kasih deadline tiga minggu setelah tanggal hari ini untuk mereka bisa melakukan MoU terkait pengelolaan, termasuk juga jembatan kita harus diasuransikan juga karena sering ditabrak,” kata politisi Golkar itu.
Lebih lanjut, kata Nidya mengungkapkan bahwa tujuan RDP tersebut yakni berguna untuk mengoptimalkan PAD di wilayah Kaltim.
“Dari sisi pendapatannya kita mendorong perusda bisa aktif untuk menghasilkan PAD dari sana sehingga bisa masuk ke kas daerah. Bukan masuk ke kas dinas atau kas yang lain-lain,” ujarnya.
Ia optimistis bahwa rencana kerja sama guna mengoptimalkan Perusda yang dimiliki Kaltim akan meningkatkan PAD Kaltim.
“Kerja sama ini memberikan dampak positif, sebenarnya ini sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan. Sedangkan komisi II mendorong untuk APBD kita tahun 2024 mendatang minimum Rp 20 triliun, maka kalau targetnya Pak Gubernur Rp 33 triliun atau Rp 36 triliun kalau tidak salah. Kalau bisa termasuk nanti ada DBH, termasuk karbon dan sebagainya jangan-jangan bisa lebih dari Rp 30 triliun,” tandasnya.