Insitekaltim, Samarinda – Dalam upaya menekan laju inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri, Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi . Salah satunya dengan bersama-sama menjaga inflasi tetap terkendali, tidak terkecuali tokoh agama (ulama).
Penegasan itu, disampaikan Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud saat memimpin rapat dengan para ulama di Kaltim membahas peran dan keterlibatan ulama dalam pengendalian inflasi. Pertemuan digelar di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim Senin, 10 Maret 2025.
Melalui kegiatan ini, tokoh agama diharapkan mampu untuk membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi, sehingga daya beli masyarakat tidak menurun dan roda perekonomian tetap berputar dalam batas normal.
“Dalam pengendalian inflasi pemerintah sudah memastikan kecukupan dan ketersediaan pangan, menjaga distribusi pangan bisa sampai ke daerah,” tandasnya.
Termasuk menjaga keterjangkauan harga, maupun langkah-langkah konkret lainnya.
Meski begitu, lanjut Rudy, selain pemerintah tentu semua pihak bisa berperan dalam pengendalian inflasi. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga perlu sinergi dan kolaborasi dari semua pihak termasuk masyarakat.
Selanjutnya, Rudy memaparkan peran ulama ataupun tokoh agama sangat penting dalam membantu pemerintah melakukan pengendalian dan menekan inflasi. Peran penting ulama dapat memberikan dampak signifikan melalui edukasi langsung kepada masyarakat, termasuk kepada pedagang, distributor, dan masyarakat selaku konsumen.
“Kita harapkan tokoh agama juga bisa menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama menekan inflasi,” imbuhnya.
Rudy percaya, tokoh agama memiliki peran besar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahkan, tidak jarang masyarakat lebih mendengar tokoh masyarakat yang dipercaya dibandingkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Karena itu, merangkul tokoh masyarakat akan mempermudah tersalurnya informasi dengan baik.
“Agar masyarakat menghindari praktik belanja atau konsumsi berlebih-lebihan (mubazir) dan kenaikan harga barang dan jasa yang berlebihan selama bulan Ramadan dan maupun saat menyambut pelaksanaan Hari Raya Idulfitri,” tegasnya.
Turut hadir Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua MUI Kaltim berserta jajarannya, kepala OPD dan Biro di lingkup Pemprov Kaltim.
