Insitekaltim, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Syarifatul Sya’diah mengatakan bahwa Kabupaten Berau telah menunjukkan sikap konsisten dan teguh dalam menjaga loyalitasnya terhadap Provinsi Kalimantan Timur, meskipun berulang kali menjadi sasaran ajakan dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Sikap tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
Syarifatul, yang duduk di Komisi III DPRD Kaltim dan mewakili daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang, mengungkapkan bahwa ajakan untuk bergabung dengan Kaltara bukan hal baru bagi Kabupaten Berau.
Provinsi tetangga tersebut kerap melontarkan tawaran yang menggoda, didorong oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Berau serta potensi besar sektor pariwisatanya. Namun demikian, baik pemerintah daerah maupun masyarakat Berau tetap teguh pada pendiriannya.
“Berau beberapa waktu lalu dirayu-rayu oleh Provinsi Kaltara untuk bergabung. Tapi alhamdulillah, Ibu Bupati dan jajarannya serta masyarakat Berau tidak bersedia dan lebih memilih Kaltim,” ujar Syarifatul pada Rabu, 28 Mei 2025.
Ia menilai bahwa sikap setia tersebut semestinya tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Pemerintah Provinsi Kaltim, kata Syarifatul, harus memberi apresiasi yang sepadan, terutama dalam bentuk kebijakan dan perhatian pembangunan yang konkret.
Apalagi, dalam pemaparan yang disampaikan oleh pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Berau diproyeksikan menjadi super hub pariwisata yang mendukung pengembangan kawasan IKN.
“Jadi perlu perhatian yang lebih untuk Berau, khususnya di sektor pariwisata. Ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat di Kabupaten Berau,” lanjutnya.
Lebih jauh, Syarifatul juga menyinggung soal minimnya perhatian pemerintah provinsi terhadap persoalan pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Ia menyoroti kondisi Kecamatan Segah yang hingga kini belum memiliki sekolah menengah atas (SMA), meskipun pembangunan lembaga pendidikan tingkat tersebut merupakan kewenangan provinsi.
Ia menuturkan bahwa anak-anak di wilayah tersebut masih harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi jalan yang rusak untuk mengakses pendidikan. Meskipun pihaknya telah beberapa kali mengusulkan pembangunan sekolah, hingga kini permintaan itu belum juga direalisasikan. Ia pun berharap agar hal tersebut dapat menjadi prioritas dalam agenda pembangunan pemerintah provinsi.
Menurut politikus Partai Golkar itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu bersikap adil dan responsif terhadap aspirasi masyarakat Berau.
Ia menekankan pentingnya memasukkan kebutuhan strategis Berau ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kesetiaan Kabupaten Berau sudah sepantasnya dibalas dengan kehadiran nyata dan komitmen serius dari pemerintah dalam bentuk perhatian serta pembangunan yang berkeadilan.
“Jangan sampai daerah yang mempertahankan integritasnya malah terabaikan,” pungkasnya. (Adv)