Reporter: Akmal – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Kasus positif Covid-19 di Kaltim terus melonjak. Sejumlah fasilitas kesehatan di beberapa daerah pun sudah mengalami over kapasitas, tenaga kesehatan (nakes) juga sudah mulai kewalahan.
Kabar ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim dr Padilah Mante Runa. Dia mengatakan beberapa rumah sakit sudah tidak bisa menampung pasien lebih banyak lagi. Hal ini ia sebut hampir terjadi di seluruh penjuru Indonesia.
“Bisa-bisa lumpuh kita ini. Kami sudah mengarahkan rumah sakit, tapi mau diapakan, ranjang penuh semua. Seumpama kalau kita menambah tempat tidur, dan menambah tenaga, tetap penuh juga. Ini seperti banjir air bah,” ujarnya melalui telepon seluler, Kamis (8/7/2021).
Selain itu, ia juga prihatin terhadap tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi garda terdepan yang berjuang untuk kesembuhan pasien. Di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) terhitung sudah 30 nakes yang terkonfirmasi Covid-19.
“Kalau di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) tempat karantina itu sudah 2 yang terpapar,” lanjut Padilah.
Solusi menambah kapasitas ranjang dinilai bukan hal yang mudah. Pasalnya, selain fasilitas pihaknya juga harus menambah nakes.
“Sedangkan saat ini, nakes jumlahnya terbatas. Jika ingin mendirikan tenda darurat pun akan terhambat. Jika tetap dipaksakan, khawatirnya malah menelantarkan pasien,” katanya.
Tak hanya itu, beberapa nakes juga pernah dikabarkan tumbang, saat Covid-19 sedang meningkat drastis di bulan Maret lalu. Untuk mengantisipasi itu, hampir satu bulan pihak rumah sakit melakukan perekrutan nakes. Namun, hanya 18 orang saja yang berani mendaftar. Untuk itu, beberapa rumah sakit harus menyusun skema lain agar pasien tidak menumpuk.
“Misalnya ada pasien yang kondisinya sudah membaik, maka segera dipindahkan ke ruangan lain. Yang tadinya bukan untuk ruang Covid-19, akhirnya dibuka kepada pasien Covid-19,” terangnya.
Padilah menilai pemerintah harus menutup keran. Salah satunya adalah penerapan PPKM Mikro, yang saat ini tengah berlangsung. Tak hanya ketegasan pemerintah, kesadaran juga harus tumbuh dari masyarakat. Patuhi protokol kesehatan (prokes) dan kebijakan yang ada. Demi kepentingan semua masyarakat di daerah, hingga seluruh Indonesia.
“Jangan sampai keran itu terbuka. Maksudnya, dengan PPKM Mikro yang saat ini telah diperketat, diharapkan dapat menekan angka kasus positif,” tutupnya.