Artikel ini telah dilihat : 188 kali.
oleh

Kalau Mahyunadi Bupati, 70 Persen Karyawan Perusahaan Harus Tenaga Kerja Lokal

Reporter: Syifa – Editor : Redaksi

Insitekaltim, Sangatta – Prihatin dengan keluhan masyarakat Kutai Timur (Kutim) terkait penyerapan tenaga kerja daerah, Mahyunadi tegaskan akan mengintervensi ajuan pembukaan lowongan dari perusahaan dalam orasi politiknya di Hotel Amar Sangatta, Kamis (15/10/2020).

Bakal calon bupati Kutim nomor urut 1 tersebut mengaku sudah sering mendengar keluhan terkait sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dari masyarakat ketika blusukan ke berbagai daerah di Kutim.

“Jika saya mendapatkan amanah menjadi bupati Kutim, penyerapan tenaga kerja akan kita tingkatkan. Ini terkait bagaimana caranya agar perusahaan memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat Kutai Timur,” terangnya.

Paslon berjargon ‘MaKin Maju untuk Perubahan’ tersebut mengatakan bahwa perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja nantinya akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten untuk menerapkan perbandingan 70% : 30% serapan apabila membuka lowongan pencarian tenaga kerja.

“Akan kita batasi perusahaan yang ada di Kutai Timur untuk menyerap tenaga kerja yang berasal dari luar Kutai Timur. Artinya 30 persen dari tenaga kerja yang direkrut boleh dari luar, akan tetapi 70 persennya wajib masyarakat Kutai Timur,” ucap Mahyunadi.

Pria yang berpasangan dengan calon wakil bupati H Lulu Kinsu tersebut dengan tegas menolak berbagai macam pengajuan dari perusahaan yang dinilai tidak mensejahterakan masyarakat di daerahnya.

“Kalau dibilang perusahaan butuh karyawan yang memiliki skill, kami dari pemerintahan dan masyarakat Kutai Timur sudah berikan lahan untuk perusahaan, maka kami tawarkan juga anak-anak kami. Didiklah anak-anak kami dari Kutai Timur ini sampai memiliki skill supaya bisa bekerja di perusahaan,” ujarnya.

Mahyunadi tidak menginginkan di masa pemerintahannya nanti saat diberikan kepercayaan sebagai bupati Kutai Timur, masyarakat asli dari Kutai Timur tidak sejahtera, sementara harta kekayaan mereka dikuras oleh perusahaan.

“Pemerintah harus memperhatikan hal seperti ini, jangan sampai masyarakatnya ibaratkan ayam mati di lumbung padi, karena kelaparan. Padahal itu lumbungnya sendiri,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed