Reporter: Syifa–Editor: Redaksi
Insitekaltim, Sangatta – Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur dr Bahrani Hasanal mengusulkan agar tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi atau vaksinator Covid-19 mendapatkan insentif.
Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Kutai Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur sehingga vaksinator tentunya mengalami tantangan dalam melakukan tugasnya ke desa-desa.
“Jadi orang yang melakukan vaksin atau vaksinator, kan ada empat meja tuh. Mulai dari pendaftaran, cek fisik, kemudian suntik, lalu pencatatan dan pelaporan. Semuanya sedang kami kaji apakah bisa dianggarkan untuk diberikan insentif,” ujarnya saat ditemui di Diskominfo Perstik Rabu (10/2/2021) siang.
Insentif tersebut di luar daripada hak insentif untuk tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan Covid-19 yang dianggarkan pemerintah pusat.
“Nah, yang jelas jangan sampai doble insentif. Jadi kalau pusat belum ada insentif untuk vaksinator, kita akan menganggarkan di APBD. Tapi kalau di pusat sudah, ya tidak kita usulkan ke dalam anggaran,” terangnya.
Terkait keterangan secara resmi diakui Bahrani memang belum ada. Dia mengatakan bahwa kabar insentif untuk vaksinator masih simpang siur.
“Terutama vaksinator ini masih simpang siur, belum ada keputusan resminya. Kemarin disampaikan, katanya persasaran itu dapat Rp10.000. Nah, apakah itu lanjut dari pusat anggarannya, belum ada keputusan,” tuturnya.
Diharapkan Bahrani, pemerintah daerah perlu memperhatikan kesejahteraan vaksinator. Sebab apabila vaksin sudah bisa dicanangkan ke masyarakat luas, vaksinator harus pergi ke desa-desa untuk melakukan vaksinasi.
“Nah, Kutim ini kan luas. Jadi untuk mencapai sasaran yang di desa-desa itu seperti yang di Kecamatan Sandaran, atau di Busang itu kan mereka perlu kerja ekstra untuk mendatanginya. Dan itu mereka perlu transport untuk ke desa-desa,” tukasnya.
Ditambah lagi, saat ini dibutuhkan percepatan untuk mencapai sasaran dalam rangka meringkas waktu vaksinasi Covid-19.
Oleh karenanya menurut Bahrani, harus ada dukungan anggaran terkait vaksinator sehingga vaksinasi Covid-19 di Kutim dapat berjalan dengan lancar.
“Itu juga yang menjadi bahan pemikiran kami. Kita mencoba untuk bisa menganggarkan hal-hal yang mungkin di pusat belum terpikirkan dan belum teranggarkan demi kelancaran vaksin itu juga,” pungkasnya.