Insitekaltim, Samarinda – Infrastruktur penghubung wilayah pesisir Berau menuju Kutai Timur dinilai mandek, khususnya pada proyek Jembatan Gunung Menimbah (GM) dan akses jalan yang masih berupa jalur sawit. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syarifatul Syadiah mendesak agar pembangunan dua infrastruktur vital tersebut segera dieksekusi untuk menunjang mobilitas masyarakat.
Syarifatul menyebut jembatan penyeberangan dan akses jalan di kawasan Sungai Pelawan berperan strategis dalam konektivitas warga pesisir. Namun, hingga kini pengerjaannya belum menunjukkan kemajuan berarti.
“Jembatan penyeberangan itu sangat penting. Jalannya juga masih jalan sawit yang belum layak. Padahal, masyarakat sangat tergantung pada jalur ini,” ujar politisi Golkar, Daerah Pemilihan Berau itu, Senin, 28 Juli 2025.
Ia berharap kunjungan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud ke Berau beberapa waktu lalu bisa menjadi momentum percepatan. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di lapangan membuka peluang untuk mengeksekusi kebutuhan warga secara konkret.
“Gubernur sudah lihat langsung. Kalau sudah begitu, kami harapkan tindak lanjutnya juga cepat. Jangan berhenti di seremoni,” katanya.
Salah satu yang menjadi sorotan dalam kunjungan tersebut adalah kondisi Pulau Kaniungan yang hingga kini belum menikmati aliran listrik. Syarifatul mengatakan, warga sudah menyampaikan langsung keluhan kepada gubernur dan ia optimistis akan ada progres.
“Listrik belum masuk. Tapi kemarin Gubernur ajak Telkomsel dan PLN. Insyaallah segera ditindaklanjuti,” tuturnya.
Tak hanya soal jalan dan listrik, Syarifatul juga menyinggung pentingnya pembangunan Jembatan Nibung yang merupakan kewenangan Pemprov Kaltim. Ia menargetkan proyek itu bisa tuntas paling lambat akhir 2026.
“Jembatan Nibung itu juga vital. Kami minta percepat realisasinya supaya masyarakat tidak terus-terusan terhambat,” sebutnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Berau harus dibarengi koordinasi lintas sektor, termasuk sinergi Forkopimda dan pelibatan kecamatan. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya dirancang di atas meja.
“Harus turun langsung ke lapangan, lihat sendiri kondisi masyarakat. Itu yang kami harapkan dari pemimpin,” ucapnya.
Syarifatul juga meminta agar kunjungan gubernur tidak berhenti di satu titik saja. Wilayah-wilayah seperti Maratua, Derawan, dan Kelay dinilainya juga mendesak untuk mendapatkan perhatian khusus.
“Wilayah pesisir dan kepulauan banyak tantangan. Kalau tidak dilihat langsung, biasanya susah masuk dalam prioritas pembangunan,” tegasnya.
Ia meyakini bahwa percepatan pembangunan di daerah-daerah pinggiran seperti Berau membutuhkan dorongan politik, eksekusi anggaran yang terarah, serta kehadiran pemerintah yang benar-benar menyatu dengan realitas rakyat.