Jauhar Ingatkan Batas Akhir Penyaluran Dana Desa

Insitekaltim Samarinda – Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penyaluran dana desa tahap III dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dideadline paling lambat 14 Desember 2018 pukul 17.00 Wita.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim HM Jauhar Efendi mengatakan menindaklanjuti surat edaran tersebut, bernomor S-598/PK/2018 tanggal 2 November 2018, DPMPD telah membuat surat kepada DPMPD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten untuk segera meresponnya.
“Kita sudah membuat surat kepada seluruh kepala DPMPD dan BPKAD kabupaten agar dapat berkonsentrasi dalam upaya penyaluran dana desa, karena kalau tidak bisa dicairkan pada saat yang sudah ditentukan, maka rencana dana tersebut menjadi sisa di RKUN dan tidak disalaurkan ke daerah,” kata Jauhar, Selasa (27/11/2018).
Dengan tidak ditransfernya dana desa tersebut, lanjut Jauhar tentu sangat merugikan bagi daerah. Oleh karena itu diharapkan agar kabupaten untuk segera mengambil langkah-langka percepatan penyaluran dana desa tahap III sebelum tanggal akhir penyaluran dana desa tersebut.
“Walaupun demikian, kita tetap optimis sebelum akhir penyaluran, mereka bisa bekerja maksimal sehingga bisa dilakukan penyaluran, seperti yang telah dilakukan selama ini,” kata Jauhar.
Berdasarkan data yang diterimanya, lanjut Jauhar, penyaluran dana desa tahap III dari RKUN ke RKUD dari tujuh kabupaten baru Kabupaten Panajam Paser Utara sudah melaksanakan pencairan. Sementara Kabupaten Kutai Timur dan Berau dalam proses. Empat kabupaten, yaitu Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu masih dalam pemenuhan persyaratan untuk pengajuan ke KPPN.
“Mengingat tahun anggaran 2018 akan segara berakhir, diminta kepada kepala DPMPD dan BPKAD kabupaten secepatnya melakukan percepatan penyaluran dana desa tahap III dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan yang berlaku,” pesan Jauhar Effendi. (mar/sul/humasprov kaltim)