Insitekaltim, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hartono Basuki menyoroti persoalan-persoalan ekonomi daerah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara di ruang kerjanya di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 30 Juni 2025.
Menurut Hartono, Kalimantan Timur sebenarnya memiliki potensi besar dalam berbagai sektor ekonomi yang bisa digali untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Potensi itu ada di perkebunan, pertanian, hingga wilayah pesisir seperti kelautan dan perikanan. Tapi sampai hari ini, potensi-potensi itu belum tergarap maksimal karena terbentur masalah infrastruktur dasar,” ujarnya.
Salah satu masalah utama yang dihadapi petani padi adalah ketergantungan terhadap hujan karena belum tersedianya sistem irigasi yang memadai. Ia mengungkapkan bahwa rencana pembangunan bendungan sebagai sumber irigasi sebetulnya sudah pernah diwacanakan, namun tidak kunjung terealisasi.
“Wacana membuat bendungan sempat dibahas, tapi tidak dilanjutkan. Bendungan Regulator Sungai Telake itu sudah pernah dianggarkan, tapi mandek. Kami sudah diskusi dengan Pak Bupati untuk bagaimana melanjutkan proyek ini,” jelas Hartono.
Hartono menekankan pentingnya melanjutkan pembangunan bendungan regulator sebagai solusi jangka panjang dalam meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi.
“Kalau terus-terusan mengandalkan hujan, produktivitas petani akan tetap fluktuatif dan rentan gagal panen. Ini menyangkut ketahanan pangan daerah juga,” tegasnya.
Tak hanya soal irigasi, persoalan serius juga terjadi pada sektor perkebunan, khususnya petani karet dan sawit. Menurut Hartono, hambatan utama mereka adalah kondisi jalan tani yang buruk. Saat musim hujan, akses jalan menjadi tidak bisa dilalui, menghambat distribusi hasil panen.
“Jalan tani jadi kendala serius. Kalau hujan turun, hasil panen petani sering tak bisa keluar. Ini sangat merugikan mereka,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa meskipun para petani sudah berusaha mengatasi masalah ini dengan memodifikasi kendaraan angkut mereka, kondisi jalan yang berlumpur tetap menjadi kendala.
“Kendaraan sudah dimodifikasi, ditinggikan supaya bisa lewat. Tapi daya tenggelamnya tetap tinggi, tetap susah kalau jalannya rusak parah. Mobil biasa pun tidak bisa lewat,” tambahnya.
Hartono mendesak pemerintah untuk lebih serius hadir dan menangani persoalan ini. Ia menekankan perlunya minimal ada pengerasan jalan tani sebagai bentuk intervensi awal.
“Kalau tidak ada minimal pengerasan, persoalan ini akan terus terulang setiap musim hujan. Petani kita akan selalu dirugikan,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD, Hartono menyatakan siap mengawal dan mendorong kebijakan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di sektor pertanian dan perkebunan. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten bisa lebih ditingkatkan demi menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan. Petani dan pekebun kita sudah bekerja keras, sudah berkontribusi terhadap daerah. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka mendapatkan dukungan yang layak,” pungkasnya.