Insitekaltim,Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud mengeluarkan pernyataan terkait alokasi Beasiswa Kaltim (BKT) tahun 2024 yang hanya dianggarkan sekitar Rp200 miliar.
Penurunan ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Beberapa pihak sangat menyayangkan keputusan tersebut.
Hamas panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa alokasi anggaran BKT telah diputuskan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Meskipun nominalnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Hamas menegaskan bahwa penurunan tersebut telah melalui proses penganggaran yang sah.
Ia menjelaskan penurunan anggaran BKT ini berkaitan dengan proses penganggaran antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD untuk tahun 2024 yang telah diselesaikan pada tahun 2023, sebelum Pj Gubernur Kalti, Akmal Malik menjabat.
Proses ini didasarkan pada Kesepakatan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disetujui oleh Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
“Memang terkesan ada penurunan, tapi itu kan anggaran dari pemerintahan yang lalu. Tentu, kami hanya menyesuaikan dengan Badan Pengelola (BP) BKT,” jelasnya, Rabu (20/3/2024).
“Prinsipnya kami di DPRD mandatory spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang) saja yakni 20 persen. Jika berapapun anggaran yang diberikan, itu yang akan kami bahas,” sambung Hamas.
Meskipun demikian, Hamas menegaskan bahwa anggaran BKT tersebut masih bersifat fleksibel dan masih berpotensi untuk naik jika pemerintah dan pengelola program BKT bersedia menambahkan pada APBD Perubahan.
“Tugas kami hanya membahas anggaran, jika Pj Gubernur dan BP BKT sepakat untuk menambahkan, kami siap. Dan masih ada waktu hingga APBD Perubahan,” papar pria yang akrab dipanggil Hamas itu.
Di sisi lain, Hamas juga menegaskan bahwa Pj Gubernur tidak terlibat dalam proses penganggaran beasiswa yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal ini didasarkan pada usulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas pada masa kepemimpinan sebelumnya.
Program Beasiswa Kaltim sendiri telah berjalan selama lima tahun terakhir dengan anggaran yang bervariasi.
Pada tahun 2019, anggarannya mencapai Rp165 miliar, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp163 miliar. Pada tahun 2022, anggarannya naik menjadi Rp304 miliar dan pada tahun 2023 mencapai Rp500 miliar.