Insitekaltim, Samarinda – Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3A Kalimantan Timur (Kaltim), Fachmi Rozano menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi kunci pembangunan di Benua Etam.
Ia mengatakan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) diharapkan memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan, mengalokasikan anggaran secara adil, dan menghasilkan manfaat yang merata.
Fachmi menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan tema “Mewujudkan Pembangunan Berkeadilan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran” yang digelar DP3A Kaltim.
Ia juga menyampaikan salam dan pesan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita, yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan di Jakarta.
“Semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan masyarakat,” ujar Fachmi, Rabu, 3 Desember 2025.
Fachmi menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Menurutnya, setiap program dan kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta mengurangi ketimpangan gender di sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
“Alhamdulillah, di sektor pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di jabatan struktural SLOR 1, 2, dan 3 mencapai 63 persen. Namun, ini bukan soal mengambil jatah laki-laki, tetapi memastikan perempuan dapat menyuarakan haknya,” jelas Fachmi.
Ia menambahkan bahwa PPRG bukan menambah program baru, tetapi memperbaiki cara perencanaan agar tepat sasaran dan berdampak nyata. Program yang diimplementasikan harus mengidentifikasi kebutuhan laki-laki dan perempuan, mengalokasikan anggaran secara adil, dan menghasilkan manfaat yang merata.
Fachmi berharap setiap perangkat daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelaraskan program dan kebijakan agar ketimpangan gender di Kaltim semakin berkurang.
“Manfaatkan pertemuan ini untuk menggali isu-isu gender, karena pembangunan yang inklusif dan adil hanya akan tercapai melalui kerja sama semua pihak,” tutup Fachmi Rozano.
